Senin-Jumat Menteri Wajib Fokus Bekerja

Arahan Presiden yang juga Ketua Umum Partai Demokrat ini ditindaklanjuti Sekretaris Kabinet Dipo Alam dengan membuat surat edaran. ”Presiden dalam beberapa kali sidang kabinet sudah menyampaikan agar menteri tetap fokus pada tugas dan program kabinet. Surat edaran ini hanya mengingatkan saja,” kata Dipo, di Jakarta, Rabu (19/2).

Ia mengatakan, pada Senin-Jumat, menteri harus mencurahkan pikiran dan tenaganya hanya untuk tugas pemerintahan. Khusus Selasa-Kamis, menteri harus di Jakarta untuk rapat kabinet paripurna, rapat kabinet terbatas, dan rapat koordinasi lain yang dipimpin Wakil Presiden Boediono.

Menghadapi bencana di sejumlah daerah, para menteri terkait harus memberikan perhatian pada penanganan bencana. Mereka diminta siaga jika sewaktu-waktu diajak mendampingi Presiden meninjau korban dan lokasi bencana.

Menteri juga diminta menunda perjalanan dinas ke luar negeri ketika Indonesia tidak menjadi ketua pada forum internasional. ”Ada persoalan di Tanah Air yang lebih penting, apalagi saat ini banyak bencana,” kata Dipo.

Permintaan agar anggota kabinet membagi waktu antara tugas kepartaian dan sebagai pembantu Presiden juga dinyatakan Presiden menjelang Pemilu 2009. Namun, tidak sedikit yang melanggar pembagian waktu kerja kabinet dan kerja partai itu. Mungkin karena sempitnya waktu, urusan partai kerap dilakukan di hari kerja dan di tempat yang difasilitasi negara. Untuk pelanggaran seperti itu, tidak terlihat adanya sanksi nyata.

Bukan kecewa

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa menyatakan, munculnya peringatan bagi menteri itu untuk menyegarkan kabinet, bukan karena kekecewaan Presiden terhadap kinerja menteri. Peringatan itu penting agar sisa periode pemerintahan dari Februari hingga Oktober ini digunakan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan target-target pemerintah. Tidak hanya untuk mengejar pencapaian target setahun terakhir, tetapi juga target lima tahunan yang belum tercapai.

”Intinya, menteri harus memprioritaskan tugas-tugas kabinet dan pemerintahan. Tentu ada ruang (bagi menteri) untuk melakukan tugas politik, tetapi tugas negara tetap tidak boleh dikesampingkan,” katanya.

Secara terpisah, Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra menuturkan, tantangan dan persoalan yang dihadapi bangsa saat ini cukup berat. Tantangan itu antara lain terkait situasi ekonomi global yang belum pulih benar, persiapan pelaksanaan pemilu, bencana yang silih berganti di sejumlah daerah, serta persiapan Indonesia menyongsong Komunitas ASEAN 2015. Kondisi tersebut menuntut Presiden segera melakukan konsolidasi kabinet, mengingat waktu pemerintahan tinggal delapan bulan.

Jalan tengah yang diambil Presiden dengan membuat pengaturan hari kerja di kabinet dan kerja politik, menurut Azyumardi, tidak menyelesaikan persoalan pokok terkait kinerja kabinet. Menteri tetap bisa membuat agenda konsolidasi politik di sela-sela kunjungan kerjanya di daerah. Selain memecah konsentrasi, hal itu memungkinkan penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik.

Azyumardi berpendapat, sudah saatnya menteri yang akan mencalonkan sebagai presiden atau saat ini menjadi calon anggota legislatif sebaiknya mundur dan diganti yang bersedia bekerja keras. Solusi lainnya, mengangkat wakil menteri atau direktur jenderal di kementerian untuk menjadi pelaksana tugas menteri sampai akhir periode.

”Kalau Presiden serius, apalagi saat ini dia tidak mungkin lagi maju, sebaiknya mengambil langkah darurat mengganti menteri yang berpolitik,” katanya. (why)