Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berencana Gelar Rapimnas Khusus Usai Pileg, Golkar Masih Mungkin Evaluasi Pencapresan Ical

Kompas.com - 20/02/2014, 06:51 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu evaluasi pengusungan Aburizal "Ical" Bakrie sebagai calon presiden dari Partai Golkar, kembali bergulir. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar bidang Hukum dan HAM Muladi mengungkapkan partainya berencana melaksanakan rapat pimpinan khusus (rapimnasus) setelah pelaksanaan pemilihan legislatif untuk mengevaluasi kinerja Ical.

Jika Golkar gagal meraih target sebagai pemenang Pemilu, nasib pencalonan Ical sebagai Presiden akan terancam. "Setelah Pileg akan ada rapimnas khusus apakah akan bertahan pada Ical atau tidak. Kalau Golkar nomor satu tidak ada alasan ganti Ical. Rapimnas ini khusus mengenai pemilu, evaluasi," ujar Muladi di Kompleks Parlemen, Kamis (20/2/2014).

Menurut Muladi, kritik atas pencalonan Ical yang berasal di internal tidak memiliki kekuatan apa pun. Pengevaluasian Ical, lanjutnya, harus menjadi keputusan partai. Sehingga, forum Rapimnasus Golkar sesudah pileg akan sangat menentukan. "Kalau harus mengganti pak Ical ya keputusan partai, bukan keputusan sendiri-sendiri," ujarnya.

Menurut mantan Menteri Kehakiman di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid ini, protes internal terhadap pencalonan Ical sebenarnya memiliki banyak motif. Tanpa menyebutkan identitas pemrotes itu, Muladi menuturkan mereka ada yang mengincar posisi Ketua Umum Partai Golkar dan juga Wakil Presiden.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar bidang Kepemudaan Yorris Raweyai mengkritik cara kampanye yang dilakukan tim pemenangan Ical. Kampanye Ical melalui iklan yang gencar dianggap masih belum efektif sehingga elektabilitas Ical selalu berada di bawah Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta yang juga adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Yorris pun mengkritik tim pemenangan Ical yang tak melibatkan elemen partai dalam menyosialisasikan Ical sebagai capres. Isu pengevaluasian Ical ini sebenarnya sudah mulai disampaikan pada 2013.

Saat itu, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung mengungkapkan perlunya evaluasi terhadap Ical karena elektabilitas Ical tidak sinergis dengan elektabilitas partai. Semenjak itu, kubu yang kontra dengan Ical mulai menyuarakan rapimnas khusus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com