Soal Perjanjian dengan Gerindra, PDI-P Mengaku Sudah "Move-On"

PDI-P, kata Hasto, akan menatap ke depan dalam mempersiapkan calon Presiden yang akan diusung. "Cara berpikir kami move on bukan move back kembali ke masa lalu, karena bahaya kalau berpikir masa lalu. PDI-P melihat ke depan," ujar Hasto di Jakarta, Minggu (16/2/2014).

Terlepas dari move on, Hasto mengatakan perjanjian tersebut memasang syarat pasangan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto yang diusung pada Pemilu 2009 memenangkan Pemilu Presiden. Bila kemenangan itu tercapai, ujar dia, PDI-P harus memastikan sejumlah besar kursi menteri harus diisi kandidat yang diusung Partai Gerindra.

"Itu kalau waktu itu menang Pemilu Presiden," kata Hasto. Karena faktanya kemenangan saat itu tak terjadi, ujar dia, maka tak ada lagi perjanjian yang mengikat PDI-P dengan Partai Gerindra, apalagi soal jatah kursi menteri itu.

Saat ini, kata Hasto, PDI-P fokus pada target pemenangan untuk pemilu legislatif dengan target 27,02 persen suara sah. Seluruh kader PDI-P juga diminta fokus turun ke lapangan untuk mencapai target itu.

Bagi PDI-P, ujar Hasto, dalam Pemilu 2014 ini diharapkan terjadi kompetisi yang sehat. "Bukan kompetisi yang mengandalkan perjanjian. Kondisi faktanya yang menang pak SBY (pada Pemilu 2009)," kata dia.

Saat ditanyakan soal tantangan Gerindra yang akan membuka perjanjian itu, Hasto tidak mempermasalahkannya. Namun, peluang Gerindra untuk kembali berkoalisi dengan PDI-P pada pemilu kali ini tampaknya terkubur pelan-pelan.

Hasto mengatakan PDI-P dalam memilih partner koalisi tidak hanya melihat kebutuhan praktis perolehan suara ataupun kesamaan ideologi. "(Namun) juga kesantunan sebuah partai dalam berpolitik," sebut dia. Menurut dia, koalisi politik harus dibangun oleh tradisi berkeadaban. "Bukan tradisi saling menjegal," tegas dia.