Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Supaya Jokowi Otomatis 'Nyapres', PDI-P Harus Dibiarkan Kalah"

Kompas.com - 16/02/2014, 13:44 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- PDI Perjuangan didesak menetapkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi sebagai calon presiden 2014 sebelum pelaksanaan Pemilu Legislatif mendatang. Jika PDIP kembali menetapkan Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri, sebagai capres 2014, hal itu tidak sesuai dengan program kaderisasi yang diklaim selama ini.

Hal itu dikatakan Koordinator Aksi Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Ferdinan Hutahaean saat deklarasi dukungan untuk Jokowi sebagai Presiden di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2014).

"Orang-orang dekat Ibu Megawati berlomba-lomba meyakinkan bahwa Ibu Megawati masih didambakan untuk maju dalam Pilpres 2014. Secara tidak langsung meyakinkan bahwa kaderisasi cuma omongan semata dan bukan untuk diterapkan," ucap Ferdinan.

Ferdinan menganggap PDI Perjuangan pragmatis jika baru menetapkan Jokowi sebagai capres setelah pemilu legislatif. Pihaknya menganggap Jokowi hanya akan diusung sebagai capres jika suara PDIP di Pileg tidak memenuhi syarat ambang batas pengusungan capres-cawapres. Jika hasil Pileg ternyata melebihi syarat, pihaknya menduga Megawati yang akan maju sebagai capres.

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden, ambang batas pengusungan capres-cawapres, yakni 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional. Jika partai tidak dapat mencapai ambang batas tersebut, maka mereka harus berkoalisi untuk mengusung capres-cawapres.

"Supaya Jokowi otomatis dicalonkan PDIP, partai berlambang moncong putih harus dibiarkan kalah (dalam pileg)," kata Ferdinan.

Ia menambahkan, PDI Perjuangan tidak memiliki pilihan selain mengajukan Jokowi sebagai capres sebelum Pileg agar dapat memenangkan Pileg nantinya. Menurutnya, popularitas Jokowi tak hanya mampu menarik para pemilih tradisional PDI Perjuangan, tetapi juga pemilih yang belum menentukan suara ataupun golput.

PDIP, kata dia, perlu melihat tingginya angka golput dalam beberapa pemilu sebelumnya. "Tak satu pun partai yang menandingi jumlah golput. Apabila dukungan kalangan golput diabaikan, bukanlah kebijakan yang mendengar aspirasi rakyat," ucapnya.

Seperti diberitakan, elektabilitas Jokowi sebagai capres selalu teratas berdasarkan hasil survei berbagai lembaga survei, relatif jauh diatas elektabilitas Megawati. Namun, Jokowi tak pernah mau berkomentar mengenai pencapresan dengan alasan fokus pada pekerjaan sebagai Gubernur.

PDIP mengaku memasukkan Jokowi dalam skenario menghadapi Pilpres 2014. Skenario pertama, jika mereka berhasil melewati ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden, maka sudah ada dua nama di internal yang akan dipasangkan sebagai capres dan cawapres, yakni Megawati Soekarnoputri dan Jokowi.

Skenario kedua, jika suara PDI-P di Pemilu Legislatif 2014 tidak cukup untuk mengusung pasangan capres-cawapres sendiri, maka Jokowi akan dipasangkan dengan cawapres dari partai koalisi. Karena itu, PDIP baru akan memutuskan pencapresan setelah Pileg.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com