Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Mayoritas Publik Menyaring Pemberitaan Politik di Televisi

Kompas.com - 11/02/2014, 23:09 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Televisi masih menjadi sumber utama bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi, tak terkecuali informasi mengenai Pemilu 2014. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) bekerjasama dengan lembaga survei asal Washington DC, IFES, televisi menjadi sumber utama informasi mengenai pemilu.

"Kita ajukan pertanyaan kepada responden, sumber-sumber manakah yang Anda gunakan untuk mendapatkan informasi tentang Pemilu 2014?" kata Peneliti IFES Rakesh Sharma saat merilis hasil survei di Jakarta, Selasa (11/2/2014).

Hasilnya, responden yang menjawab televisi sebanyak 65 persen. Angka tersebut jauh dibandingkan urutan kedua, yakni responden yang menjawab dari keluarga dan teman (17 persen).

Di urutan ketiga, adalah ketua RT (16 persen). Kepala Desa/Lurah berada satu ututan dibawahnya (12 persen). Koran/majalah, dan poster, pamflet serta billboard menempati urutan kelima dan keenam dengan masing-masing mendapatkan 10 persen.

Sisanya, secara berurut adalah internet (5 persen), radio (4 persen), bincang-bincang tidak resmi (4 persen), panitia pemilu (3 persen), caleg/pengurus partai (2 persen), dan pertemuan keagamaan (1 persen).

"Saat diajukan pertanyaan, manakah dari cara-cara berikut yang paling efektif untuk mengajak masyarakat memilih, televisi kembali mendominasi," lanjut Rakesh.

Iklan kampanye di televisi, menurut 36 persen responden, akan menjadi alat yang paling efektif untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pemilu. Sementara, pertemuan informal, program acara di televisi/radio, serta debat dialog antar kandidat, mendapatkan suara masing-masing 8 persen responden.

Sisanya, secara berurut adalah penggunaan poster, bendera dan banner (5 persen), pertemuan keagamaan (5 persen), penggunaan brosur/selebaran (3 persen), iklan kampanye di media cetak (2 persen), seminar (1 persen), lainnya (5 persen) dan tidak menjawab (9 persen).

Meski demikian, survei ini juga menunjukkan kalau masyarakat mulai berhati-hati dalam menyaring pemberitaan di televisi. Sebanyak 71 persen responden mengaku setuju apabila pemilih harus mulai berhati-hati dalam menerima pemberitaan yang disiarkan di televisi.

Sebanyak 15 persen lainnya bahkan menjawab sangat setuju. Hanya 4 persen yang mengaku tidak setuju, sementara 10 persen lainnya mengaku tidak tahu/tidak menjawab. "Ini kemungkinan besar karena masyarakat sudah tahu media dimiliki oleh tokoh parpol," pungkas Rakesh.

Survei tersebut dilakukan pada 17-30 Desember 2013 dengan mewawancarai 1890 responden yang tersebar di 33 provinsi Indonesia. Margin of error survei itu kurang lebih 2,3 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei ini disebut dibiayai oleh LSI dan IFES, tanpa biaya dari sponsor.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

Nasional
Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Nasional
PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Nasional
Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com