Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lecehkan Indonesia, Din Tolak Ajakan Kedubes Singapura Tanding Futsal

Kompas.com - 10/02/2014, 20:57 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin menilai Pemerintah Singapura berlebihan dalam menyikapi rencana penamaan "KRI Usman Harun" pada salah satu kapal TNI Angkatan Laut. Din menyayangkan sikap Singapura itu.

"Singapura berlebihan itu, dan saya sangat sedih sekali kalau pemerintah diam saja. Ini adalah pelecehan terhadap harkat, martabat, dan kedaulatan kita," kata Din saat ditemui di Jakarta, Senin (10/2/2014).

Menurut Din, Indonesia punya hak untuk menamakan kapalnya dengan nama siapa pun yang dianggap sebagai pahlawan nasional. Negara lain, kata dia, tidak berhak mengganggu hak Indonesia itu.

"Apa urusannya dengan Singapura? Apalagi tingkahnya berlebihan membatalkan undangan untuk Wamenhan (Sjafrie Sjamsoeddin). Ini pelecehan. Jangan sampai Presiden diam saja. Kalau diam, berarti ada apa-apa," ujarnya.

Oleh karena itu, menurut Din, pemerintah harus bersikap tegas terhadap Singapura. Kementerian Luar Negeri harus segera memanggil Dubes Indonesia di Singapura untuk memberikan penjelasan.

"Saya terus terang tak bisa tutupi kekecewaan terhadap Singapura, negara kecil yang tidak bisa jadi sahabat baik," tambahnya.

Karena kekecewaannya itu, Din mengaku sampai membatalkan ajakan Kedutaan Besar Singapura kepada pengurus PP Muhammadiyah untuk bertanding futsal.

"Ada undangan 1 Maret (tanding) futsal dari Kedutaan Singapura. Kami tadinya mau ikut karena Muhammadiyah sering ikut dengan kedutaan asing. Saya mau ikut, tapi gara-gara ini, ya sudah saya sampaikan jangan ikut. Kita bersahabat dengan tetangga yang tidak baik," pungkasnya.

Seperti diberitakan, di tengah polemik penamaan KRI Usman Harun, Kementerian Pertahanan Singapura membatalkan pertemuan dialog pertahanan dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang sedianya akan digelar di Singapura bersamaan dengan acara kedirgantaraan, Singapore Airshow, 11-16 Februari 2014. Panglima TNI juga menerima pembatalan perihal undangan delegasi Indonesia ke Singapore Airshow yang jumlahnya mencapai 100 orang.

Karena Singapura membatalkan dialog bilateral itu, Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Minggu (9/2/2014) pagi, mendadak membatalkan kunjungannya ke Singapura yang semula direncanakan dimulai pada Minggu kemarin hingga Rabu (12/2/2014). Kementerian Pertahanan Singapura menolak untuk berkomentar terkait pembatalan pertemuan dialog antara militernya dan Indonesia.

TNI AL tetap teguh akan memakai nama KRI Usman Harun untuk salah satu fregat ringan yang tengah dipesan dari Inggris. Bagi TNI AL, keputusan itu final.

Usman Harun merupakan dua pahlawan nasional Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden 050/TK/1968. Usman bin Said dan Harun bin Muhammad Ali adalah prajurit KKO (kini Korps Marinir TNI AL) yang dihukum mati di Singapura karena mengebom gedung perkantoran di kawasan Orchard, MacDonald House, pada 10 Maret 1965.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com