Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei, Megawati Lebih Layak "Nyapres" Dibanding Jokowi

Kompas.com - 09/02/2014, 18:11 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas warga Jakarta menilai Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri lebih layak maju sebagai calon presiden dalam pemilihan umum 2014 dibandingkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini merupakan salah satu hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Nasional (LSN) terhadap 790 warga DKI Jakarta yang menjadi responden dalam kurun waktu 10 Januari hingga 26 Januari 2014.

"Kami mengajukan pertanyaan, dari sejumla tokoh internal yang ada di PDI-Perjuangan, siapakah yang paling layak diusung menjadi capres," kata peneliti LSN Dipa Pradipta saat merilis hasil survei lembaganya di Hotel Atlet Century, Jakarta, Minggu (9/2/2014).

Menurut hasil survei tersebut, sebanyak 33,8 persen responden menilai Megawati lebih layak "nyapres". Sedangkan Jokowi, mendapatkan suara sekitar 24,6 persen. Posisi ketiga ditempati putri Megawati, Puan Maharani dengan 6,5 persen.

Menurut Dipa, persepsi responden yang menilai Megawati lebih layak ini menjadi salah satu alasan mengapa sebagian besar responden yang disurvei LSN menilai kurang setuju jika Jokowi "nyapres".

Kurang setuju Jokowi "nyapres"

Menurut hasil survei tersebut, sebanyak 71,2 persen responden mengaku kurang setuju jika Jokowi maju sebagai presiden dalam Pemilu 2014.

"Mayoritas masyarakat DKI mengaku kurang setuju wacana usung Jokowi, 71,2 mengaku kurang setuju. Hanya 27,5 persen yang mengaku setuju. Dibandingkan Oktober 2013 merosot tajam. Saat itu, 2013, mereka yang setuju 53,8 persen," ujar Dipa.

Dia melanjutkan, selain karena persepsi responden yang menilai Megawati lebih layak maju sebagai calon presiden diabandingkan Jokowi, ada alasan lain yang mendasari kekurangpuasan responden jika Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden 2014.

Alasan terbanyak, katanya, respoden menilai Jokowi harus membuktikan terlebih dahulu kinerjanya sebagai gubernur DKI Jakarta.

"Jika Jokowi berhasil, layak jadi capres 2019 nanti," kata Dipa.

Alasan lainnya, lanjut Dipa, responden menilai Jokowi masih dibutuhkan untuk membenahi Jakarta. Kemudian yang ketiga, menurutnya, responden menilai Jokowi belum cukup pengalaman untuk memimpin dalam skala nasional, dan konsep pembangunan Jokowi yang belum jelas.

Kepuasan merosot

Dipa juga mengatakan, menurut hasil survei yang dikerjakan lembaganya, kepuasan warga Jakarta terhadap kinerja Jokowi di berbagai bidang semakin merosot. Awal tahun ini, sebanyak 47,5 persen responden mengaku puas dan 46,9 mengaku kurang puas. Sementara menurut hasil survei yang dilakukan LSN sekitar Oktober 2013, presentase warga DKI Jakarta yang puas terhadap kinerja Jokowi ketika itu sekitar 68,3 persen.

"Hampir 16 bulan pimpin Jakarta, Jokowi belum memperlihatkan sinyal jelas Jakarta akan lebih baik daripada masa kepemimpinan gubernur sebelumnya. Banjir, kemacetan, kondisi sekarang tampak lebih buruk. Kesimpulan tersebut tercermin hasil survei LSN yang menunjukkan semakin merosotnya kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi dalam berbagai bidang," tutur Dipa.

Menurutnya, survei ini dilakukan dengan teknik wawancara tatap muka berpedoman kuesioner terhadap 790 responden yang tersebar di lima kotamadya Jakarta. Populasi dari survei adalah seluruh penduduk Jakarta yang berusia minimal 17 tahun atau mereka yang belum 17 tahun namun sudah menikah.

Sementara margin of error atau simpangan kesalahan survei sekitar 3,5 persen dengan tingkat kepercayaaan 95 persen. Dipa juga mengklaim bahwa survei ini dibiayai Yayasan LSN. Biaya survei ini pun, katanya, tidak besar.

"Ini dibiayai Yayasan LSN. Yayasan LSN tidak hanya bergerak di survei tapi juga kegiatan sosial. Karena regional, biayanya tidak terlalu besar, jadi memang biaya survei ini melalui Yayasan LSN," ucapnya.

Selain itu, Dipa mengatakan bahwa lembaga survei LSN ini bukan merupakan tim sukses pihak manapun yang tengah berencana "nyapres".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com