Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Flu Burung, Polri Periksa Yulianis di KPK

Kompas.com - 07/02/2014, 22:22 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri memeriksa mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai, Yulianis, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan vaksin flu burung di Kementerian Kesehatan, Jumat (7/2/2014). Namun, pemeriksaan Yulianis dilakukan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta.

"Iya, diperiksa di KPK, kasus flu burung," kata Yulianis melalui pesan singkat, Jumat.

Juru Bicara KPK Johan Budi saat dikonfirmasi menjelaskan, pemeriksaan dilakukan di KPK karena Yulianis masih dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sebab, ia merupakan salah satu saksi kunci kasus yang menjerat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

"Kasusnya di Bareskrim, KPK hanya memfasilitasi tempat saja," kata Johan.

Yulianis mengatakan, ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Tunggul P Sihombing yang dalam proyek itu merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Saat kasus itu bergulir, Tunggul merupakan salah satu pejabat di Ditjen Pengendalian Penyakit dan Pengerahan Lingkungan (Ditjen P2PL) Kementerian Kesehatan.

Dalam pemeriksaannya kali ini, Yulianis juga mengaku banyak ditanyai penyidik mengenai keterlibatan PT Anugerah Nusantara (anak perusahaan Permai Grup).

"Pertanyaan seputar flu burung saja. Tapi masih mengenai (PT) Anugerah-nya. Saksi untuk tersangka Tunggul Sihombing," ujar mantan anak buah Nazaruddin itu.

Yulianis menambahkan, pemeriksaannya belum selesai pada hari ini, sehingga akan dilanjutkan pada Selasa (11/2/2014) pekan depan.

Seperti diberitakan, diduga terdapat lebih dari tiga vendor yang menyuplai barang ke PT Anugerah Nusantara (PT AN). PT AN merupakan pemenang tender proyek pekerjaan pengadaan peralatan pembangunan fasilitas produksi riset dan ahli teknologi produksi vaksin flu burung di Ditjen P2PL Kementerian Kesehatan RI tahun 2008-2010.

PT AN milik Nazaruddin itu diduga terlibat dalam penggelembungan harga pengadaan alat tersebut senilai Rp 300 miliar. Sementara nilai proyek diketahui sebesar Rp 718,8 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com