Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Priyo: Masuk Akal, Alasan Boediono Tolak Panggilan Timwas Century

Kompas.com - 07/02/2014, 18:32 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Priyo Budi Santoso mengaku dapat menerima penolakan Wakil Presiden Boediono untuk memenuhi panggilan Tim Pengawas DPR untuk Kasus Bank Century. Penolakan itu telah disampaikan Boediono melalui surat.

Priyo menjelaskan, dalam suratnya, Boediono menyatakan menolak hadir karena merasa sudah cukup memberikan keterangan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, Boediono juga menolak hadir karena khawatir akan mengganggu proses hukum yang tengah berjalan di KPK.

"Beliau pernah menulis surat kepada DPR untuk tidak berkenan hadir dengan berbagai pertimbangan yang masuk akal. Saya kira biarkan semuanya berproses saja secara alamiah," kata Priyo di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (7/2/2014).

Politisi Partai Golkar itu menuturkan, DPR memang memiliki kewenangan untuk menghadirkan pihak yang dianggap diperlukan dalam pembahasan suatu kebijakan atau masalah. Namun, menurut Priyo, pihak yang diminta hadir juga berhak menolak jika memiliki alasan logis.

"Kalau alasannya sejauh ini bisa diterima, ya enggak masalah," ujarnya.

Saat diminta pendapat mengenai adanya dukungan dari sejumlah tokoh nasional agar Timwas Century memanggil Boediono, Priyo menolak berkomentar. Baginya, semua pendapat yang meminta Boediono perlu hadir dan memberikan klarifikasinya kepada timwas juga perlu diberikan dukungan.

"Ikutilah suara alam, kalau tokoh-tokoh menyarankan itu, itu jauh lebih baik. Saya sendiri tidak dapat berkomentar apa pun," pungkasnya.

Seperti diberitakan, Timwas Century sepakat memanggil Boediono untuk memberikan penjelasan mengenai keputusan memberikan FPJP kepada Bank Century. Boediono telah diperiksa KPK dengan kapasitasnya sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia.

Dalam kesempatan terpisah, Boediono meyakini, langkah penyelamatan atau pengambilalihan Bank Century merupakan langkah yang tepat. Hal itu terbukti dengan situasi krisis yang dapat dilewati pada 2009 dan perekonomian Indonesia terus tumbuh. Bahkan, pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia menempati peringkat kedua dunia, di bawah China.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com