Kalau Dana Saksi Batal, Caleg PKB Bakal "Urunan"

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah bersiap jika pemerintah batal mengeluarkan peraturan presiden (perpres) terkait pendanaan saksi partai politik di tempat pemungutan suara (TPS). Untuk memenuhi kebutuhan dana saksi itu, PKB akan menerapkan sistem urunan dari calon anggota legislatif (caleg).

"Pembiayaan saksi keseluruhan akan ditanggung kader, baik iuran terbatas, dan biasanya mereka urunan antara caleg PKB di tingkat DPR, DPRD provinsi, sampai DPRD kabupaten/kota," ujar Ketua DPP PKB Hanif Dakhiri, saat dijumpai di sela-sela acara Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kamis (6/2/2014), di Jakarta.

Hanif mengatakan, berkaca dari Pemilu 2009, saksi yang dihadirkan PKB biasanya ada dua orang di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Mereka dibayar Rp 50.000-Rp 100.000. Namun, untuk wilayah yang menjadi basis PKB, ada saksi yang tidak dibayar.

"Kami bersyukur pemilih kami basisnya tradisional. Jadi, masih banyak yang mau membantu, sukarelawan menjadi saksi meski belum dipastikan semua TPS bisa kami cover," katanya.

Ia mengakui, kebutuhan terhadap keberadaan saksi di TPS memberatkan PKB. Pasalnya, biaya yang dibutuhkan tidak hanya ongkos saksi saat pemungutan suara, tetapi juga biaya pelatihan.

"Tapi, kalau dibatalkan, ya kami terapkan sistem yang selama ini ada," ujar Hanif.

Dana saksi dicoret

Sebelumnya diberitakan, dana saksi partai politik akhirnya dicoret dari rancangan peraturan presiden. Dalam dokumen rancangan peraturan presiden (perpres) draf 24 Januari 2014, pada bagian judul, kata ”saksi partai politik” telah dicoret. Saat ini, rancangan perpres masih berada di Kementerian Dalam Negeri.

Judul rancangan perpres itu berbeda dengan draf 15 Januari 2014 yang dalam judulnya masih tertulis kata ”saksi partai politik”. Judul lengkapnya tertulis ”Rancangan Perpres No... Tahun 2014 tentang Pembentukan Mitra Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dan Saksi Partai Politik di Setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014”.

Kepala Biro Hukum Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh membenarkan dana saksi partai politik telah dicoret dari rancangan perpres.

”Dana saksi parpol dicoret dalam rancangan tersebut karena akan dibuat terpisah. Kami fokus dulu ke mitra PPL (pengawas pemilu lapangan) dan linmas (perlindungan masyarakat) yang sudah disetujui,” ujar Zudan saat ditemui di Gedung A Kemendagri, Jakarta, Rabu (5/2/2014).

Dalam Pasal 2, rancangan perpres tertanggal 24 Januari, yang mengatur tentang pembiayaan dari APBN, juga tidak disebutkan lagi saksi partai politik. Sementara itu, pada rancangan perpres tertanggal 15 Januari, masalah pembiayaan saksi partai politik yang berasal dari APBN masih tercantum pada Pasal 10.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang sebelumnya ditempatkan dana saksi partai politik juga menolak. Bawaslu menilai dana saksi itu adalah kebutuhan partai politik, bukan Bawaslu.

Baca juga:
Dana Saksi Dicoret dari Rancangan Perpres