Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Belum Berpikir Strategi "Nyapres" di PKB

Kompas.com - 05/02/2014, 18:10 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK tampaknya belum terlalu serius dengan pencapresan melalui kendaraan politik Partai Kebangkitan Bangsa. Hal itu tampak dari belum adanya persiapan yang dilakukan JK agar dipilih menjadi calon presiden PKB menyingkirkan dua bakal calon lainnya.

Dijumpai seusai menghadiri sarasehan caleg KAHMI di Jakarta, Rabu (5/2/2014), JK mengaku belum berpikir mengenai cara untuk terpilih sebagai calon presiden PKB. JK mengaku lebih memilih menyibukkan diri dengan aktivitasnya sehari-hari, terutama menjalankan tugas sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI).

"Saya tidak berani berbicara soal itu. Saya belum berpikir ke arah situ," kata JK saat ditanya mengenai strateginya untuk dipilih sebagai calon presiden dari PKB.

Selain itu, JK juga membantah bahwa deklarasi dirinya sebagai bakal calon presiden PKB merupakan keinginannya. Ia menegaskan, deklarasi atas keinginan PKB.

"Saya tidak deklarasi, PKB yang deklarasi. Saya berterima kasih, tapi ada proses yang harus dilewati, harus ada 20 persen suara (presidential threshold)," ujar politisi senior Partai Golkar itu.

Seperti diberitakan, PKB telah mendeklarasikan tiga figur sebagai bakal calon presidennya. Selain JK, pedangdut Rhoma Irama dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD telah lebih dulu dideklarasikan sebagai bakal calon presiden PKB.

Keputusan pasti mengenai calon presiden yang akan diusung baru diambil setelah Pileg 2014. PKB mempertimbangkan masukan dari pengurus dan merujuk pada hasil survei terkini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com