Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Juga Lirik PDI-P

Kompas.com - 05/02/2014, 09:55 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — PDI Perjuangan (PDI-P) seakan menjadi magnet koalisi bagi sejumlah partai politik menjelang Pemilu 2014. Setelah Demokrat dan Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) secara terbuka menyatakan harapannya dapat berkoalisi dengan PDI-P dan Partai Gerindra.

"Semoga kebersamaan kami, PAN, PDI Perjuangan, dan Gerindra menjadi kenyataan," ujar Ketua Konsolidasi DPP PAN Joncik Muhammad, saat menyampaikan sambutan pada pembukaan rapat Konsolidasi Nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menyongsong Pemilu 2014, di Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2014) malam.

Awalnya, sebelum menyinggung soal koalisi, Joncik menyatakan sepakat dengan harapan yang disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo. Seperti Tjahjo, dia berharap penyelenggaraan Pemilu 2014 berlangsung secara demokratis dengan penyelenggara yang netral dan berintegritas.

"Kami sepakat dengan lima hal yang disampaikan Pak Tjahjo," katanya.

Menanggapi hal itu, Tjahjo hanya memberikan komentar singkat. "Itu kan PAN yang bilang. Silakan tanyakan pada yang bersangkutan," kata Tjahjo, seusai acara tersebut.

Mengenai koalisi, ia mengatakan, tak ada pengelompokan antara koalisi dan oposisi di pemerintahan. "Yang ada, partai pemerintah dan non-pemerintah," katanya.

Sebelumnya diberitakan, dua partai politik, Demokrat dan Golkar, juga menyatakan keinginannya berkoalisi dengan PDI-P pasca-Pemilu 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com