Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem: Seharusnya LSI Minta Maaf dan Bubarkan Diri

Kompas.com - 03/02/2014, 22:18 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Partai Nasdem meminta kepada Lingkaran Survei Indonesia (LSI) agar meminta maaf kepada masyarakat karena dianggap tidak dapat memaparkan hasil survei sesuai kenyataan. Tak cukup meminta maaf, Nasdem menyebut LSI pantas untuk membubarkan diri.

Hal itu dikatakan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella saat dihubungi Kompas.com, Senin (3/2/2014). Patrice dimintai tanggapan rilis survei terakhir LSI bahwa elektabilitas Nasdem berada di urutan bawah.

Menurut Patrice, LSI kerap menyajikan hasil survei yang melenceng dari perkiraan. “Jadi, masyarakat sudah tidak percaya karena kesan tidak independen dan tendensius terlalu ketara. Terkesan sekali memaksakan untuk menggiring opini publik kepada parpol tertentu,” ujarnya.

Ia mencontohkan, ketika LSI melakukan survei elektabilitas pasangan Joko Widodo–Basuki Tjahaja Purnama saat Pilgub DKI dulu. Saat itu, tingkat elektabilitas Jokowi-Ahok hanya 14,4 persen, jauh di bawah elektabilitas pasangan Fauzi Bowo–Nachrowi yang mencapai 43,17 persen. Survei tersebut menyatakan bahwa pasangan Foke–Nara dapat memenangi Pilgub DKI dalam satu putaran.

Selain itu, Patrice menambahkan, banyak kandidat kepala daerah yang menggunakan jasa lembaga yang dipimpin Denny JA itu kalah dalam pilkada. Pasalnya, kata dia, riset yang dilakukan LSI tidak akurat.

Patrice mengaku bahwa Nasdem pernah melakukan survei tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga riset. Hasilnya, kata dia, tingkat kepercayaan publik terhadap LSI di peringkat 11 dari 12 lembaga riset yang disurvei.

“Kalau di Amerika, lembaga survei seperti itu, yang salah memaparkan hasil riset, pasti sudah meminta maaf kepada masyarakat dan membubarkan diri,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, LSI menyebut bahwa ada empat parpol yang terancam tak lolos ambang batas Parlemen sebesar 3,5 persen, salah satunya Nasdem. Keempat partai tersebut, versi LSI, adalah Partai Keadilan Sejahtera (2,2 persen), Partai Nasdem (2 persen), Partai Bulan Bintang (0,7 persen), serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (0,5 persen).

LSI sebelumnya dikritik berbagai pihak setelah mengabaikan dua bakal capres terkuat untuk saat ini, yakni Jokowi dan Prabowo Subianto. LSI membuat indeks capres 2014 dengan tiga variabel, yakni capres yang dicalonkan tiga partai terbesar, capres yang menjadi struktur partai, dan capres hasil Konvensi Demokrat. LSI dinilai tengah menggiring opini publik untuk menguntungkan bakal calon presiden yang diusung Partai Golkar, Aburizal Bakrie alias Ical.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com