Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suryadharma Berpeluang Besar Jadi Capres PPP

Kompas.com - 03/02/2014, 16:54 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar musyawarah nasional pada 7-9 Februari 2014 di Bandung, Jawa Barat. Di dalam Munas itu, PPP kemungkinan besar akan mendeklarasikan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali sebagai bakal calon presiden 2014.

"Masih tetap yang berpeluang Pak Suryadharma. Dia yang terbaik di PPP," ujar Wakil Ketua Umum PPP Irgan Chairul Mahfiz di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2014).

Irgan mengatakan, Suryadharma berpeluang besar dipilih sebagai capres PPP karena posisinya sebagai ketua umum dan memiliki rekam jejak dua kali menjadi menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Koperasi dan UKM.

Selain itu, menurut Irgan, dalam tradisi, PPP masih mencalonkan ketua umum sebagai presiden. Pihaknya tidak mau melaksanakan konvensi karena kader eksternal dinilai tidak memiliki visi dan misi yang sama dengan PPP.

"PPP tidak akan terpengaruh partai lain. Tradisi PPP, ketua umum jadi presiden. Memberikan pilihan internal dari partai Islam," ucapnya.

Meski demikian, Irgan menambahkan, pihaknya tetap membuka pintu bagi calon eksternal yang hendak mencari kendaraan politik untuk maju sebagai calon presiden. Namun, kata dia, peluang ketua umum PPP terpilih sebagai calon presiden lebih besar.

Nantinya, pada Munas PPP di Bandung akan didengarkan pandangan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Majelis Pertimbangan, tokoh ulama, Majelis Pakar, dan Majelis Syariah. Momentum Munas, kata Irgan, akan menjadi saat yang tepat untuk mendeklarasikan capres.

Dengan mendeklarasikan capres, PPP berharap bisa memengaruhi peningkatan perolehan suara di pemilihan legislatif. Selain memilih capres, Munas kali ini juga akan menjadi ajang pengevaluasian persoalan PPP menghadapi pemilu dan untuk mengetahui kesiapan para calon anggota legislatif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com