Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat Majelis Syuro PKS Tak Bahas Kasus Luthfi

Kompas.com - 01/02/2014, 02:58 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Musyawarah XI selama dua hari, Jumat (31/1/2014) dan Sabtu (1/2/2014). Pertemuan tak membahas kasus yang menjerat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq ataupun dampaknya terhadap elektabilitas partai pada Pemilu 2014.

"(Soal korupsi LHI) tidak dibahas. Tidak dibahas. Tidak dibahas," kata anggota Majelis Syuro PKS, Tifatul Sembiring, Jumat. Rapat ini membahas tiga agenda utama, yaitu persiapan pemilu, pencalonan presiden, dan penanggulangan bencana alam.

Kendati demikian, Tifatul mengakui bahwa kasus yang menjerat Luthfi berpengaruh terhadap elektabilitas partainya. Namun, Menteri Komunikasi dan Informasi itu tak menjawab ketika ditanya seberapa besar imbas kasus Luthfi terhadap perkiraan perolehan suara partainya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat yang juga politisi PKS, Ahmad Heryawan, mengakui bahwa kasus dugaan suap terkait impor sapi yang menjerat Luthfi berdampak terhadap partainya. Meski begitu, Heryawan optimistis partainya bisa mengatasi dampak itu.

"Karena pada dasarnya, teman-teman di daerah tidak ada masalah apa-apa," kata Heryawan. Menurut dia, PKS tetap mencatatkan keberhasilan sekalipun diguncang perkara Luthfi itu. "Kami tetap ada keberhasilan-keberhasilan, seperti Pilgub Jabar, Pilgub Sumut, Pilwakot Bandung. Ini setelah guncangan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com