Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertambahan Jumlah Penduduk Jadi Beban Pemerintah

Kompas.com - 29/01/2014, 16:56 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menyatakan jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan terus bertambah akan menjadi beban pemerintah terkait pemenuhan kebutuhan mereka. Jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan bertambah menjadi 305,6 juta jiwa pada 2035.

“Bertambah dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk 1,49 persen per tahun, maka jumlah penduduk Indonesia 2035 akan jauh melampaui 300 juta jiwa. Tentu akan menjadi beban pemerintah dalam pemenuhan hak-hak kebutuhan,” kata Agung dalam acara peluncuran buku Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/1/2014).

Menurut Agung, pertambahan jumlah penduduk akan mengakibatkan timbulnya permasalahan terkait lingkungan karena daya dukung alam yang semakin tidak ideal.

“Akan timbul masalah banjir, tanah longsor pada musim hujan, atau kekeringan pada musim kemarau, dan juga isu perubahan iklim,” ucapnya.

Untuk mengatasi kemungkinan masalah tersebut, kata Agung, pihaknya tengah merancang Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) melalui koordinasi lintas sektor. Selanjutnya, Kemenkokesra akan menyiapkan peraturan presiden sebagai payung hukum agar GDPK tersebut bisa diimplementasikan.

“Diharapkan pula akan sinkron dan bersinergi dengan masterplan MP3EI (Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia),” ujar Agung.

Dia juga berharap buku Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 menjadi suatu masukan dan sasaran pembangunan. Selain itu, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi dunia usaha dalam memajukan perekonomian.

Seperti diberitakan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan bertambah menjadi 271,1 juta jiwa pada 2020 dan meningkat lagi menjadi 305,6 juta jiwa pada 2035. Angka itu relatif jauh dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk 2010 bahwa penduduk Indonesia banyaknya 237,6 juta jiwa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com