Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Adnan Buyung: Ibu Ani Bisa "Ngambek" kalau KPK Tak Tegas soal Ibas

Kompas.com - 29/01/2014, 13:20 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Kuasa hukum mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Adnan Buyung Nasution, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Pemeriksaan tersebut dilakukan agar tudingan bahwa Ibas terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang menjadi jelas.

"Saya kira kalau berpegang cara KPK, siapa pun disebut di sidang pengadilan, dianggap terlibat, ya, harusnya dipanggil. Paling tidak untuk menjernihkan masalah," kata Adnan di Gedung KPK RI, Jakarta, Rabu (29/1/2014).

Adnan mengatakan, setelah pemeriksaan, KPK harus menyampaikan kepada publik ada atau tidaknya keterlibatan Ibas dalam proyek Hambalang. Langkah itu dilakukan agar tidak terus beredar rumor terhadap putra pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ani Yudhoyono itu.

"Kalau memang Ibas nanti tidak bersalah, harus dengan tegas KPK katakan tidak ada bukti apa pun terhadap Ibas. Jadi clear, kalau tidak di-clear-kan, terus saja rumor, gosip berkembang terus, Ibu Ani ngambek lagi nanti," kata Adnan.

Adnan mendukung pernyataan Anas agar SBY langsung yang mengantar Ibas ke KPK. "Kalau KPK minta Ibas datang, lalu SBY sebagai Ayah anterin anaknya bagus sekali. Tapi, kan harus ada permintaan dari KPK dulu, masa Ibas tiba-tiba datang," ujarnya.

Nama Ibas pernah disebut oleh mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai, Yulianis, ketika diperiksa terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi proyek Hambalang yang melibatkan Anas.

Yulianis mengaku pernah menyebut nama Ibas saat penyidik mencecar soal penyelenggaraan Kongres Partai Demokrat 2010. Menurut Yulianis, ada catatan keuangan Grup Permai yang menyebutkan aliran dana 200.000 dollar AS ke Ibas. 

Dana tersebut, kata Yulianis, berkaitan dengan pelaksanaan Kongres Partai Demokrat 2010. Kepada wartawan, Yulianis menyebut uang 200.000 dollar AS itu berasal dari proyek Grup Permai yang bermasalah.

Sementara itu, Ketua KPK Abraham Samad menjelaskan, pihaknya belum memanggil Ibas untuk diperiksa dalam kasus Hambalang karena belum menemukan cukup bukti mengenai keterlibatan Ibas.

Ibas sudah membantah terlibat korupsi Hambalang. SBY melalui tim kuasa hukum keluarganya bahkan sampai melayangkan somasi kepada politisi PKS Fahri Hamzah lantaran mendesak Ibas diperiksa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com