JK: Akil Harus Dihukum Maksimal

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung hukuman maksimal kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang. Menurut pria yang akrab disapa JK itu, dengan posisi Akil sebagai Ketua MK, tindakan Akil berbahaya bagi demokrasi.

"Dia kan bertindak atas nama profesi. Sangat berbahaya. Karena itu tuntutannya maksimum itu bagus, harus itu," kata JK seusai diskusi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (28/1/2014).

Menurut politisi senior Partai Golkar itu, kasus yang menimpa Akil tidak akan terlalu berpengaruh terhadap citra Partai Golkar. Ia meminta kepada Golkar untuk bersikap tegas terhadap kader-kadernya agar tidak terlibat korupsi.

"Karena kalau seseorang berbuat salah, efeknya ke partai," kata mantan Ketua Umum Golkar itu.

Seperti diberitakan, KPK menetapkan Akil sebagai tersangka atas dugaan menerima suap terkait penanganan sengketa hasil pilkada Lebak dan Gunung Mas. Lembaga antikorupsi itu kemudian menambah pasal sangkaan kepada Akil, yakni Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur soal penerimaan gratifikasi.

Akil diduga menerima hadiah atau gratifikasi terkait perkara selain Lebak dan Gunung Mas yang pernah ditanganinya selama berkarier di MK. KPK juga menjerat mantan politisi Partai Golkar itu dengan sangkaan pencucian uang. Dua UU Pencucian Uang dijeratkan ke Akil sekaligus, yakni UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Nilai total aset Akil yang disita KPK sekitar Rp 100 miliar hingga Rp 200 miliar. Aset tersebut di antaranya berupa kendaraan, rumah, dan uang dalam rekening.