Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sutan Mengaku Tak Tahu Dirut Pertamina Diancam Rudi Rubiandini

Kompas.com - 28/01/2014, 10:59 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana mengaku tak tahu ancaman yang diberikan mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Rudi Rubiandini terhadap Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan terkait dana tunjangan hari raya (THR) untuk Komisi VII DPR. Ia menanggapi keterangan Karen tentang permintaan THR tersebut.

"Saya enggak tahu siapa yang minta. Siapa yang bilang? Coba tanyakan langsung ke sana," kata Sutan, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (28/1/2014).

Politisi Partai Demokrat itu mengaku sama sekali tak pernah mendengar atau mengetahui mengenai ancaman yang disampaikan Rudi kepada Karen jika tak memberikan THR kepada Komisi VII DPR. Menurut Sutan, informasi mengenai THR dari SKK Migas ke Komisi VII tak benar.

"Enggak pernah dengar saya. Tanya saja sama beliau, biar clear. Kalau sama saya kan enggak cocok. Dari mana informasinya, kembalikan ke beliau," katanya.

DANY PERMANA Dirut Pertamina Karen Agustiawan (tengah) menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Senin (27/1/2014). Karen diperiksa terkait dugaan pemberian hadiah di Kementrian ESDM dengan tersangka mantan Sekjen Kemntrian ESDM Waryono Karno. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)
Diancam

Sebelumnya diberitakan, Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan mengaku sempat diancam mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini karena menolak untuk menyumbang dana THR ke Komisi VII DPR. Melalui pengacaranya, Rudy Alfonso, Karen mengatakan, Rudi mengancam melaporkannya ke seorang menteri. Namun, Karen tidak menyebut nama menteri yang dimaksudnya tersebut.

Pada Senin (27/1/2014) kemarin, Karen diperiksa selama lebih kurang 11 jam sebagai saksi bagi mantan Sekretaris Jenderal Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno yang ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut.

Menurut Rudy, selama pemeriksaan berlangsung, tim penyidik KPK mengonfirmasi rekaman pembicaraan telepon antara Karen dan Rudi terkait dugaan permintaan dana untuk THR anggota DPR tersebut. Kepada Karen, katanya, Rudi meminta agar Pertamina ikut urunan THR anggota DPR dengan membayarkannya melalui Waryono.

Seusai diperiksa KPK, Karen menyatakan bahwa dia tidak sepeser pun memberikan THR kepada Komisi VII DPR. Bantahan tersebut sudah disampaikan Karen kepada penyidik KPK.

Secara terpisah, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan bahwa pemeriksaan hari ini bisa saja mengonfirmasi kepada Karen mengenai dugaan pemberian THR untuk Komisi VII DPR tersebut. Ihwal THR untuk anggota DPR ini pertama kali terungkap dalam dokumen berita acara pemeriksaan (BAP) Rudi yang beredar di kalangan wartawan.

Rudi ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan penerimaan suap kegiatan hulu migas. Dalam BAP tersebut, Rudi mengatakan bahwa Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana pernah meminta THR kepadanya sekitar awal bulan puasa 2013 untuk anggota Komisi VII DPR. Rudi pun mengaku memberikan THR kepada Komisi VII DPR melalui anggota Komisi VII Tri Yulianto. Dugaan aliran dana ke DPR ini pun diakui Rudi saat bersaksi dalam persidangan beberapa waktu lalu. Sementara itu, baik Sutan maupun Tri membantah telah meminta atau menerima uang THR dari Rudi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com