Kali ini, tersangka yang ditahan adalah Direktur Operasional PT Mapna Indonesia, M Bahalawan. Penetapan Bahalawan sebagai tersangka adalah berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: 11/F.2/Fd.1/01/2014, tertanggal 27 Januari 2014.
Penyidik kemudian mengeluarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-03/F.2/Fd.1/01/2014, tertanggal 27 Januari 2014, yang menjadi dasar penahanan Bahalawan. Penahanan berlaku untuk 20 hari ke depan, dilaksanakan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.
"Penahanan terhadap Bahalawan dilakukan setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menahannya," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Setia Untung Arimuladi, Selasa (28/1/2014).
Untung mengatakan penyidik menemukan dugaan aliran dana mencurigakan dalam rekening pribadi Bahalawan yang berasal dari proyek pengadaan pekerjaan Life Time Extention (LTE) Gas Turbine (GT) 2.1 dan 2.2 sebesar Rp 90 miliar. Kerugian negara dalam dugaan kasus tersebut diperkirakan mencapai 2.095.395,08 euro atau sekitar kurang lebih Rp 25 miliar.
Sebelumnya, dalam kasus ini lima orang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Setia Untung Arimuladi mengatakan, Direktur Operasional PT Mapna Indonesia, M Bahalawan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat Perintah Penyidikan Nomor 11/F.2/Fd.1/01/2014, tanggal 27 Januari 2014.
Lima tersangka yang lebih dulu ditetapkan dan ditahan adalah mantan General Manager KITSBU Chris Leo Manggala, Manager Sektor Labuan Angin Surya Dharma Sinaga, Direktur Produksi PT Dirgantara Indonesia yang sebelumnya menjabat sebagan mantan Direktur Utama PT Nusantara Turbin dan Propolasi Supra Dekanto, serta dua karyawan PT PLN Pembangkit Sumbangut, Rodi Cahyawan dan Muhammad Ali.
Untung menjelaskan dalam kasus ini penyidik menemukan dugaan penyelewengan antara lain pekerjaan yang tak sesuai kontrak, output mesin yang seharusnya 132 mW ternyata hanya 123 mW.
Kemudian, pekerjaan Life Time Extention (LTE) Gas Turbine (GT) 2.2 Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Blok 2 Belawan tidak dikerjakan serta terdapat kemahalan harga. "Selain itu, kontrak yang di-adendum menjadi Rp 554 miliar telah melampaui Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yaitu Rp 527 miliar," kata Untung.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.