Surya Paloh: Tolak Dana Bantuan Parpol!

"Parpol ini sombong sekali, ingin ikut pemilu tapi beratkan APBN," kata Paloh di Jakarta, Sabtu (25/1/2014) malam. Paloh menuturkan, untuk Nasdem, ada alokasi anggaran sekitar Rp 55 miliar dari negara guna membiayai saksi partai politik di semua TPS. Ia mengusulkan, dana tersebut sebaiknya digunakan untuk hal yang lebih penting ketimbang diberikan kepada partai politik untuk membiayai saksinya di TPS.

Bahkan di depan ratusan kader Nasdem pada acara rapat koordinasi pemenangan pemilu, Paloh kembali menegaskan bahwa partainya tegas menolak bantuan apapun yang berasal dari kas negara.

"Ini soal art and science. Duit boleh kurang sedikit, tapi harga diri tetap terjaga. Dengan rendah hati, Nasdem menyarankan simpanlah dana itu," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk membayar saksi parpol yang akan ditempatkan di setiap TPS. Hal itu untuk mengantisipasi kekurangan dana yang kerap dikeluhkan parpol.

"Pemerintah juga mengakomodir anggaran saksi parpol di setiap TPS. Ada 12 saksi parpol. Biayanya bukan dari parpol tapi dari pemerintah. Itu keluhan dari parpol, tidak bisa mendatangkan saksi karena tidak ada anggaran," ujar Ketua Bawaslu Muhammad di Jakarta, Senin (20/1/2014).

Dia mengatakan, setiap saksi dibayar Rp 100.000 untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. "Ini dalam rangka memastikan proses pengawasan pemilu," lanjut Muhammad.