KPU: Perusahaan Logistik Pemilu Jangan Beri Gratifikasi

"Jangan pernah memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun. Jangan sampai proses pemilu ini diributkan dan dinodai proses penyelewengan," ujar Arief pada acara penandatanganan kontrak bersama pemenang lomba leang pengadaan dan distribusi logistik Pemilu 2014, Jumat (24/1/2014) di Gedung KPU, Jakarta.

Ia menegaskan kepada para pihak pemenang tender yang hadir dalam acara itu agar tidak mencoba menghubungi pihak KPU. Arief mengatakan, pihak perusahaan juga tidak menghiraukan telepon atau pesan yang mengatasnamakan komisioner pihak KPU.

"Proses lelang ini berlangsung tidak ada peran komisioner. Sehingga saya berharap setelah kontrak, jangan pernah menghiraukan SMS dan telepon yang mengatasnamakan komosioner dan sekretaris jenderal," katanya.

Ia meminta, pihak pemenang tender logistik agar melaporkannya kepada Sekjen KPU Arief Rahman Hakim jika ada oknum yang menghubungi.

KPU melakukan penandatanganan kontrak kerja sama dengan para pemenang tender logistik Pemilu 2014. Arief mengatakan, surat suara mulai dicetak Februari mendatang. Dalam pengadaan logistik pemilu itu, KPU mengklaim, menghemat hingga Rp 421 miliar anggaran pengadaan dan distribusi logistik. Penekanan pengeluaran dilakukan pada pengadaan dan distribusi surat suara, tinta sidik jari, dan alat bantu tuna netar Pemilu 2014.

"Proses lelang menunjukkan KPU mampu melakukan efisiensi anggaran negara sebesar Rp 421.047.789.731,40," ujar Arief. Penghematan tercapai karena harga yang ditawarkan perusahaan dan konsorsium lebih rendah dari harga perkiraan sendiri (HPS) KPU.