Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Pemberian FPJP untuk Bank Century Tanggung Jawab Bersama"

Kompas.com - 23/01/2014, 06:44 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengambilan keputusan strategis di Bank Indonesia, termasuk soal pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek, dilakukan secara kolektif kolegial.

"Tanggung jawab bersama. BI, kan kolektif kolegial," kata mantan pegawai Bank Indonesia Ratna Etchika Amiaty, seusai memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi untuk perkara yang menjerat mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Budi Mulya, Rabu (22/1/2014) malam.

Ratna mengatakan selama pemeriksaan dia hanya ditanya seputar FPJP. Dia menolak menjelaskan lebih lanjut tentang materi pemeriksaan. Perkara yang menjerat Budi Mulya adalah dugaan korupsi dalam pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal pada 2008.

"Banyak (pertanyaan dari penyidik). Saya sampai lupa," ujar tepis Ratna. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Budi Mulya sebagai tersangka karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama yang mengakibatkan kerugian negara.

Budi telah ditahan di Rutan KPK. Sebelumnya, KPK juga memeriksa sejumlah saksi lain termasuk Wakil Presiden Boediono dalam kapasitas sebagai Gubernur Bank Indonesia saat perkara Bank Century menerima FPJP.

Pemeriksaan terhadap Boediono bertujuan menggali informasi seputar proses pengambilan keputusan pemberian FPJP itu. Pertanyaan seputar krisis juga diajukan para penyidik untuk mendapatkan gambaran akurat tentang konteks situasi saat keputusan dibuat.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam kesempatan berbeda pernah menyatakan tidak melihat ada situasi krisis ketika Bank Century mendapatkan FPJP. Namun, Boediono mengatakan keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan kondisi ancaman krisis pada Oktober sampai November 2008 bagi perekonomian Indonesia.

Kegagalan sistemik sekecil apapun, kata Boediono, dapat menimbulkan dampak domino atau krisis sistemik. Apalagi, pada saat itu Indonesia tidak menerapkan blankeet guarantee yang menjamin semua simpatan nasabah perbankan. Karenanya, kata Boediono, penyelamatan Bank Century merupakan satu-satunya cara agar Indonesia saat itu tak benar-benar mengalami krisis sistemik.

Boediono berkeyakinan, langkah penyelamatan yang kemudian diikuti dengan pengambilalihan Bank Century merupakan kebijakan yang tepat. Bukti yang dia pakai, Indonesia benar-benar tak mengalami krisis pada 2009 dan perekonomian Indonesia malah terus tumbuh dan pada 2012 angka pertumbuhan itu menempati peringkat kedua di dunia. KPK saat ini mendalami apakah ada penyelewengan terkait dana talangan Rp 6,7 triliun untuk Bank Century itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Nasional
Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Nasional
Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

Nasional
Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Nasional
Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Nasional
Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com