Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas Tetap Bantah Bagi-bagi Uang dan BB Pakai Dana Hambalang

Kompas.com - 22/01/2014, 04:30 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, membantah ada pembagian uang dan BlackBerry kepada sejumlah ketua dewan pimpinan cabang untuk pemenangannya dalam Kongres Partai Demokrat 2010. Dia mengatakan, bisa jadi uang atau BlackBerry tersebut diberikan pihak lain yang sengaja ingin menggencetnya.

"Harus jelas di mana diberikan, kapan, jangan-jangan itu uang baru yang dibawa ke sini. Jangan-jangan diberikan oleh orang lain dan bukan pada saat kongres, tapi untuk sesuatu yg bersifat politik, untuk menggencet saya," kata Anas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (21/1/2014) seusai bersaksi dalam persidangan kasus Hambalang dengan terdakwa Deddy Kusdinar.

Dakwaan tim jaksa KPK atas Deddy yang menyebut Anas menerima Rp 2,2 miliar, menurut Anas, juga ganjil dan dipaksakan. Dakwaan itu menyebutkan dana itu dia terima dari PT Adhi Karya terkait proyek Hambalang, yang kemudian dipakai untuk pemenangannya dalam Kongres Partai Demokrat pada 2010.

Menurut jaksa, uang tersebut digunakan antara lain untuk membayar hotel, sewa mobil para pendukung Anas, membeli BlackBerry, jamuan para tamu, dan hiburan. Menurut dakwaan, uang diserahkan secara bertahap oleh Teuku Bagus melalui Munadi Herlambang, Indrajaja Manopol, dan Ketut Darmawan atas permintaan Muchayat.

Indrajaya adalah Direktur Operasi PT Adhi Karya, sedangkan Ketut adalah Direktur Operasi PT Pembangunan Perumahan. Anas membantah pernah menerima uang terkait proyek Hambalang. "Anas tidak pernah minta, tidak pernah tahu, tidak pernah terima, tidak pernah perintah Muchayat. Mana mungkin Anas perintah Muchayat?" kata Anas.

Anas membantah pula penerimaan uang maupun perintah terkait nama lain. "Anas tidak pernah merintah Munadi, Indra Jaya, tidak pernah perintah Pak Bagus. Bagaimana mau minta, kenal saja tidak. Bagaimana bisa menerima, kenal Pak Ketut Dharman saja tidak," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com