Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Anjurkan Jokowi Minta Maaf karena Jakarta Masih Banjir

Kompas.com - 20/01/2014, 11:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy mengatakan, segala masukan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait banjir seharusnya dijadikan sebagai bahan introspeksi. Menurutnya, tak ada manfaatnya menyalahkan gubernur-gubernur DKI Jakarta sebelum Joko Widodo (Jokowi) terkait banjir yang melanda Ibu Kota.

"Yang terbaik adalah menerima seluruh masukan dan menjadikannya sebagai bahan introspeksi untuk mengambil langkah mengatasi secepat mungkin, sebelum korban berjatuhan lagi," kata Romahurmuziy, Senin (20/1/2014).

Dalam situasi seperti ini, ia mengatakan, bukan lagi saatnya mempertahankan politik citra. Yang dibutuhkan adalah kerja nyata dengan komando berada di tangan Jokowi. Menurut Romahurmuziy, tak ada salahnya meminta maaf jika memang belum berhasil menyelesaikan persoalan-persoalan terkait banjir.

KOMPAS.com/Sakina Rakhma Diah S Suasana banjir di Kampung Pulo, Kampung Melayu, Jakarta Timur, Sabtu (18/1/2014).
"Jika belum mampu mengatasi persoalan, meminta maaf kepada warga Jakarta atas belum teratasinya persoalan adalah hal yang wajar kok," kata Ketua Komisi IV DPR ini.

Ia menilai, warga Ibu Kota akan memahami hambatan yang dialami Pemprov DKI untuk mengatasi banjir karena persoalan ini juga terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia. 

Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais juga meminta Jokowi meminta maaf kepada warga Jakarta akibat banjir yang masih meluas.

Menurut Amien, permintaan maaf merupakan tindakan paling simpatik yang bisa dilakukan Jokowi sekarang ini. Ia beranggapan Jokowi sudah berusaha secara maksimal. Namun, tidak ada cerita di muka bumi orang bisa melawan kehendak alam, seperti banjir yang terjadi saat ini.

"Mau dipasang Jokowi atau Joko siapa pun, kalau sudah banjir seperti ini tentu tidak bisa diatasi. Dikurangin bisa," katanya seusai bertemu Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Semarang, di halaman Kampus Unimus, Minggu (19/1/2014).

Amien Rais menambahkan, permintaan maaf kepada warga DKI Jakarta perlu dilakukan karena Jokowi belum bisa mengatasi banjir. "Ya karena banjir yang terjadi merupakan di luar kemampuan manusia," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com