Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Bantah Manfaatkan Ketokohan Gus Dur

Kompas.com - 16/01/2014, 15:54 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali tak ambil pusing soal sindiran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bahwa partainya memolitisasi ketokohan almarhum Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ia membantah memanfaatkan ketokohan Gus Dur untuk kepentingan politik PPP.

"Saya kira itu normal. Dalam politik, apabila ada suatu peristiwa, interpretasinya beda-beda, itu hak semua orang memberikan interpretasi pada acara tersebut," kata Suryadharma, sesaat sebelum menghadiri rapat antara Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (16/1/2014).

Ia melanjutkan, alasan PPP menggelar acara haul Gus Dur pada 14 Januari 2014 lalu adalah untuk menghormati Gus Dur sebagai tokoh demokrasi. Ia beranggapan, Gus Dur merupakan tokoh nasional yang dimiliki oleh semua golongan karena mampu menjalin komunikasi lintas agama dan lintas partai politik.

Selain itu, kata Suryadharma, PPP memiliki hubungan historis yang kental dengan keluarga Gus Dur. Pasalnya, kakek Gus Dur adalah orang yang menciptakan lambang PPP, dan ibunda Gus Dur pernah menjadi anggota DPR dari Fraksi PPP selama tiga periode berturut-turut.

Diberitakan sebelumnya, PPP menyelenggarakan peringatan Haul Keempat Gus Dur pada Selasa (14/1/2014) lalu. Peringatan itu sekaligus merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW dan digelar di kantor DPP PPP, Jakarta Pusat.

Menyikapi hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal PKB Abdul Malik Haramain melontarkan kritik. Menurut Malik, ideologi PPP sangat berbeda dengan nilai yang diajarkan Gus Dur. Acara itu juga dinilai hanya digelar untuk kepentingan politik semata.

Anggota Komisi II DPR itu mengatakan, sikap PPP juga sering kontradiktif dengan ajaran Gus Dur saat menyikapi fenomena keberagamaan. Contohnya, saat PPP menyikapi kekerasan yang dilakukan oleh salah satu organisasi kemasyarakatan berbasis Islam. Malik menilai, PPP cenderung berpihak dan permisif, padahal Gus Dur selalu lantang menolak kekerasan oleh siapa pun meskipun mengatasnamakan kelompok agama.

Lainnya, kata Malik, sikap yang ditunjukkan PPP pada fenomena Ahmadiyah. Gus Dur sangat berpihak terhadap kaum minoritas dan PPP sebaliknya. "Singkatnya Islam yang dikembangkan PPP tidak nyambung dengan pemahaman Islam yang dikembangkan Gus Dur. Kami menyayangkan sikap elite yang hanya memanfaatkan ketokohan Gus Dur secara politik," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Nasional
Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Nasional
Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Nasional
Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Nasional
KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

Nasional
“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Nasional
Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Nasional
Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Nasional
Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com