Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki Alie: Harusnya Kita Bangga dengan SBY

Kompas.com - 14/01/2014, 20:50 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie heran dengan hasil survey Pol-Tracking yang menyebut partainya banyak diberitakan negatif oleh media karena kasus korupsi.

Padahal menurutnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak pernah melindungi kadernya yang terjerat kasus korupsi.

"Harusnya kita bangga dan apresiasi SBY, beliau tidak sama sekali membela koruptor, apalagi kadernya sendiri," kata Marzuki saat menghadiri acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Demokrat di JIExpo Kemayoran Jakarta, Selasa (14/1/2014).

Dia pun membandingkan kasus korupsi yang ada di zaman SBY dan kasus korupsi yang ada di zaman pendahulunya. Menurutnya, korupsi yang terjadi di era SBY lebih baik karena tak ada koruptor yang dilindungi.

Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun sangat signifikan untuk menjerat para koruptor.

"Kadang kita salah menyikapi soal korupsi dan ini agak memprihatinkan. Kalau salah menyikapi, akan kembali ke jaman dulu. Sejak jaman dulu banyak, cuma dilindungi. Seharusnyua yang ini diapresiasi, tidak ada orang melindungi koruptor," jelas Ketua DPR itu.

Calon Presiden Konvensi Demokrat itu pun kemudian berjanji akan membuat sistem penanganan korupsi yang lebih baik di zamannya. Bahkan dia mengatakan siap untuk mundur jika terjadi korupsi saat dia menjabat sebagai presiden nanti.

"Sekarang masih membangun demokrasi, dengan situasi berbeda. Saya juga punya cara membangun sistem yang baik. Nanti saya siap mundur kalau terjadi korupsi. Tiap jaman ada masanya sendiri," pungkasnya.

Sebelumnya, survei Pol-Tracking menyebut bahwa Demokrat merupakan partai kedua tertinggi yang paling banyak diberitakan setelah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Direktur Eksekutif Pol-Tracking Hanta Yudha mengatakan, tingginya pemberitaan negatif soal partai itu disebabkan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah tokoh dan petinggi parpol tersebut.

Jumlah media yang dipantau adalah lima stasiun televisi, lima media online, dan lima media cetak. Pemberitaan yang dipantau adalah berita pada program berita siang dan sore pada Senin hingga Jumat di stasiun televisi TV One, Metro TV ,SCTV , RCTI, dan Trans7.

Sementara itu, media online yang dipantau adalah Detik.com , Kompas.com , Viva.co.id , Merdeka.com, dan Okezone.com . Adapun media cetak yang dipantai adalah Kompas , Koran Tempo , Media Indonesia, Republika, dan Seputar Indonesia. Pemantauan dilakukan selama 1 Februari hingga 24 Desember 2013.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com