Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Citra Memburuk, Partai Demokrat Tak Ingin TInggal Diam

Kompas.com - 14/01/2014, 16:25 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat (PD) merupakan salah satu partai yang pemberitaan negatifnya cukup banyak. Menanggapi hal itu Wakil Sekretaris Jenderal PD Ramadhan Pohan mengatakan, partainya tidak boleh berdiam diri lagi, tetapi harus melakukan terobosan untuk menyelamatkan citra partainya.

"Pemberitaan negatif PD harus jadi bahan mawas diri, introspeksi diri. PD tidak bisa lagi memperlakukan ini sebagai business as usual, seolah tidak ada apa-apa. PD tidak bisa dia. Demokrat harus menjawab," ujar Ramadhan, Selasa (14/1/2014).

Ia mengatakan, ada 148 anggota DPR dari Fraksi PD. Para politisi itu seharusnya bisa menjalankan dialog dengan masyarakat untuk menyosialisasikan program kerja pemerintah yang menurutnya pro-rakyat.

"Dengan fasilitas (negara), mereka bisa berdialog dengan masyarakat. Kapan saja bisa dia lakukan tanpa harus khawatir disebut berkampanye," kata Wakil Ketua Komisi I DPR itu.

Ia mengatakan, selain oleh politisi yang memiliki jabatan di DPR, perbaikan citra juga harus dilakukan semua kader partai. Kader, menurutnya, juga harus memberitakan kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan Ketua Umum PD.

"Karakteristik partai pemerintah belum sepenuhnya tercermin dari Demokrat. Misal, dari Rp 1.800 triliun program pro-rakyat yang terdiri dari 4 program. Pada masa sebelum SBY, hanya Rp 500 triliun. Itu kan harus dikomunikasikan pada rakyat," ujar Ramadhan.

Berdasarkan pemantauan media yang dilakukan Pol-Tracking Institute, PD merupakan satu dari tiga partai yang banyak mendapat pemberitaan negatif sepanjang 2013. Selama tahun lalu, berita negatif partai itu mencapai 20,53 persen dibanding berita netral dan negatif partai.

Di atas PD, ada PKS yang pemberitaan negatifnya paling banyak jika dibanding berita lain, yaitu 23,87 persen. Selain dua partai itu, Partai Golkar juga banyak mendapat berita negatif, yaitu 19,1 persen.

Pemberitaan negatif soal PD salah satunya terkait penetapan mantan Ketua Umum PD Anas Urbaningrum sebagai tersangka dalam kasus korupsi Hambalang. Media yang dipantau sebanyak lima stasiun televisi, lima media online dan lima media cetak.

Pemberitaan yang dipantau adalah berita pada program berita siang dan sore pada Senin hingga Jumat di stasiun televisi TV One, Metro TV, SCTV, RCTI, dan Trans7. Sedangkan media online yang dipantau, Detik.com, Kompas.com, Viva.co.id, Merdeka.com, dan Okezone.com.

Adapun media cetak yang dipantau adalah Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika, dan Seputar Indonesia. Monitoring dilakukan selama 1 Februari hingga 24 Desember 2013.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com