Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demo KPK, Puluhan Anggota HMI Bawa Pil Kuat Raksasa

Kompas.com - 13/01/2014, 15:24 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -Dua puluhan pengunjuk rasa yang mengaku berasal dari Gerakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Antikorupsi menggelar aksi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (13/1/2014). Mereka membawa kerangka kayu yang dibungkus plastik dan diberi nama sebagai pil kuat.

Tampak pil kuat raksasa itu diletakkan di batu pualam yang memuat nama Komisi Pemberantasan Korupsi. Pil raksasa berwarna hijau dan hitam serupa dengan warna bendera HMI tersebut bertuliskan “Pil Kuat!! Anti intervensi Istana untuk KPK. Tangkap Edhie Baskoro Yudhoyono”.

“Kita memberikan obat kuat untuk KPK agar tegas melawan koruptor. Kita meminta KPK menindaktegas, kemarin KPK menahan Mas Anas. Kita teriakan keadilan, kalau memang salah, katakan salah, kalau memang benar, katakan benar, buktinya harus kongkret,” kata seorang pengunjuk rasa melalui alat pengeras suara.

Seperti diketahui, Anas pernah menjadi ketua HMI sebelum dia terpilih sebagai Ketua umum Partai Demokrat. Anas ditahan KPK sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang dan proyek lain sejak Jumat (10/1/2014).

Tak hanya membawa pil raksasa, pengunjuk rasa juga membawa bendera HMI, poster, serta spanduk. Salah satu spanduk yang dibentangkan bertuliskan tuntutan agar KPK memeriksa Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas.

“Mendesak KPK untuk Membongkar Mega Skandal Korupsi Istana. Periksa dan Tangkap Edhie Baskoro Yudhoyono, Ani Yudhoyono,” tulis spanduk tersebut.

Dalam selebaran yang dibagikan, para pengunjuk rasa menyebut dugaan keterlibatan Ibas dalam kasus Hambalang sudah jelas. Ada buku catatan mantan Wakil Direktur Keuangan PT Permai Group Yulianis yang memperlihatkan adanya pengeluaran kas Grup Permai senilai 200.000 dollar AS untuk Ibas.

“KPK takut dengan SBY, Pak Abraham juga takut. Ini bukan aksi yang diiming-imingi uang, tapi gerakan bawah tanah,” ujar pengunjuk rasa yang lain. Setelah berorasi, mereka menggotong pil kuat raksasa itu untuk kemudian diserahkan kepada KPK.

Sebelumnya, Ibas menegaskan dirinya pernah menerima uang dari Muhammad Nazaruddin terkait proyek Hambalang. "Saya katakan tudingan tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Seribu persen saya yakin kalau saya tidak menerima dana dari kasus yang disebut-sebut selama ini," kata Ibas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com