Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei "Kompas", Peserta Konvensi Demokrat Tak Dikenal Publik

Kompas.com - 10/01/2014, 06:35 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Elektabilitas Partai Demokrat terus turun, berdasarkan serial survei Kompas. Konvensi mereka untuk menjaring calon presiden idaman publik pun tak mendongkrak angka keterpilihan partai ini. Survei Kompas menunjukkan bahwa peserta konvensi paling populer pun masih kalah jauh dari angka pengenalan kandidat lain di luar Partai Demokrat.

Salah satu pertanyaan dalam survei Kompas adalah mengukur tingkat pengenalan publik pada para peserta konvensi dan kandidat lain. Hasilnya, Dahlan Iskan menempati peringkat pertama di antara 11 peserta konvensi sebagai kandidat yang dikenal publik. Poinnya 59,1 dalam skala 100.

Namun, begitu disandingkan dengan tokoh-tokoh lain yang mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden ataupun baru disebut layak dipertimbangkan menjadi calon presiden, angka perolehan Dahlan jauh tertinggal. Di jajaran 16 tokoh di luar peserta konvensi yang terdata survei, angka pengenalan atas Dahlan hanya setara dengan peringkat ke-12.

Tingkat pengenalan Dahlan sama persis dengan angka yang didapat Hidayat Nur Wahid dari Partai Keadilan Sejahtera. Dahlan memang masih lebih dikenal publik dibandingkan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, yang berdasarkan survei ini mengumpulkan angka pengenalan 55,7 persen. Namun, jumlahnya jauh tertinggal jika disandingkan dengan tokoh lain seperti Joko Widodo, Prabowo Subianto, Wiranto, Rhoma Irama, atau Sutiyoso.

Peringkat pengenalan peserta konvensi

Setelah Dahlan menempati peringkat pengenalan tertinggi, berikutnya adalah Marzuki Alie yang mengumpulkan tingkat pengenalan 47,1 persen responden. Peringkat ketiga adalah Pramono Edhie Wibowo dengan 30,4 persen.

Lalu, pada peringkat keempat adalah Gita Wirjawan dengan 29,9 persen. Berikutnya adalah Anies Baswedan dengan 24,1 persen, Hayono Isman dengan 21,8 persen, Dino Patti Djalal dengan 17,3 persen, Irman Gusman dengan 15,8 persen, dan Endriartono Sutarto dengan 15,2 persen.

Menyusul kemudian, Ali Masykur Musa dengan tingkat pengenalan 12,8 persen responden, dan terakhir adalah Sinyo Harry Sarundajang dengan pengenalan oleh 10 persen responden.

Praktis, secara umum, tingkat pengenalan terhadap peserta konvensi ini secara rata-rata jauh di bawah pengenalan atas tokoh di luar peserta konvensi. Angka pengenalan terendah di kategori 16 tokoh non-peserta konvensi masih lebih tinggi daripada peringkat ketiga pengenalan publik atas peserta konvensi. Anis Matta, Presiden PKS, menempati peringkat terbawah pengenalan publik di kategori non-peserta konvensi, yang itu pun angkanya masih 33,7 persen.

Survei Kompas

Rangkaian survei yang digelar harian Kompas menggunakan metode survei longitudinal, yakni meminta pendapat dari responden yang sama. Ketiga survei dilakukan secara tatap muka, dalam tiga periode waktu.

Survei periode pertama yang hasilnya dilansir pada Desember 2012 dilakukan pada rentang 26 November 2012 sampai 11 Desember 2012. Periode kedua, 30 Mei 2013 sampai 14 Juni 2013, dan diumumkan pada Juni 2013. Adapun periode ketiga terlaksana pada 27 November 2013 sampai 11 Desember 2013, diumumkan mulai Rabu (8/1/2014).

Melibatkan 1.380 sampai 1.400 responden dari 34 provinsi di Indonesia, survei menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen dan rentang kesalahan (margin of error) 2,6 persen dalam penarikan sampel acak sederhana.

Hasil survei selengkapnya dapat dibaca di harian Kompas edisi Jumat (10/1/2014).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Nasional
Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com