Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki Alie: Soal Kabar Pimpinan KPK ke Cikeas, Loyalis Anas Bermanuver!

Kompas.com - 10/01/2014, 02:28 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kabar bahwa Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mendatangi Cikeas, kediaman Presiden yang juga adalah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, disebut sebagai manuver dari para loyalis mantan ketua umum partai itu, Anas Urbaningrum.

"Saya tidak melihat yang bersangkutan (Anas) melawan Partai Demokrat dan KPK. Bahwa ada pengikut-pengikutnya yang membangun persepsi, itulah politik," kata Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie, seusai pidato politik di Kantor Sekretariat Komite Konvensi Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (9/1/2014).

Menurut Marzuki, manuver itu adalah upaya untuk mengalihkan isu terkait kasus dugaan suap Hambalang yang menimpa Anas. Karena politik adalah pertarungan, kata dia, Partai Demokrat punya tugas mengklarifikasi dan membuat counter issue untuk menegaskan posisi partai.

Marzuki mengatakan, manuver semacam itu tak perlu dilayani. Sebagai partai berlegitimasi konstitusi, apalagi merupakan partai penguasa, Partai Demokrat tak perlu berhadapan dengan organisasi kemasyarakatan Perhimpunan Pergerakan Indonesia bentukan Anas yang baru seumur jagung. "Yang penting saling menghargai. Saling respek," kata Ketua DPR itu.

Selain itu, Marzuki berpendapat pula bahwa persoalan terkait isu melibatkan pimpinan KPK dan beberapa nama lain tersebut tak perlu diperpanjang lagi. Dia melihat persoalan sudah selesai karena Juru Bicara PPI Mamun Murod sudah meminta maaf. "(Akan tetapi) saya tidak mau masuk ke wilayah penegakan hukum. Saya konsisten tentang itu sejak dulu."

Sebelumnya, Mamun mengatakan dia mendapatkan informasi mengenai kedatangan Bambang ke Cikeas, didampingi Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, pada Senin (6/1/2014). Namun ketika ditanya soal bukti pernyataannya itu, dia tak menjawab secara gamblang.

"Coba nanti diklarifikasikan ke Mas Bambang, dugaan kami mungkin ada permainan di balik ini, di kasus Anas," kata Mamun. Mamun pun menyebutkan rentetan tudingan untuk unsur pimpinan lain KPK, yakni Ketua KPK Abraham Samad, Wakil Ketua KPK Zulkarnain, dan Wakil Ketua KPK Adnan Pandupraja.

"Ada persoalan hukum yang menjerat mereka. Zulkarnain di Jatim, Adnan Pandu punya kasus di Kaltim, nanti akan ada yang buka; dan Abraham Samad dalam beberapa hal lebih tepat jadi jubirnya Ibas. Mungkin hanya Mas Busyro yang masih clear (bersih)," tutur Mamun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com