Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Respons Keluhan soal Insentif Dokter Melalui Instagram Bu Ani

Kompas.com - 08/01/2014, 12:47 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merespons kritikan dari para dokter dan kalangan medis mengenai insentif dokter yang dianggap kurang sesuai melalui akun Instagram Ibu Negara Ani Yudhoyono.

Dalam beberapa hari terakhir, menurut Presiden, pihaknya dan Ibu Negara menerima cukup banyak masukan dari masyarakat mengenai insentif dokter seiring dengan diberlakukannya jaminan kesehatan nasional (JKN) per 1 Januari 2014.

“Kebetulan karena istri saya, Bu Ani, kebanjiran pesan dari berbagai kalangan, maka kemarin saya pikirnya, tolong sampaikan jawaban saya melalui Instagram Bu Ani supaya beliau para dokter dan kalangan medis mengetahui bahwa kita terus dan sedang bekerja,” kata Yudhoyono saat membuka rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (8/1/2014).

Rapat kabinet terbatas tersebut membahas implementasi Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan, terutama yang berkaitan dengan insentif dokter.

Hadir dalam rapat tersebut, Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Keuangan Chatib Bisri, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, dan perwakilan Ikatan Dokter Indonesia.

Menurut Presiden, tanggapannya mengenai kritikan kalangan medis tersebut disampaikan melalui Instagram Ibu Negara pada Selasa (7/1/2014). Berikut tanggapan dalam Instagram Bu Ani yang dibacakan Presiden dalam sambutannya hari ini.

Teman-teman, saya menyampaikan pesan dari Pak SBY, selama 3 hari ini beliau mendengarkan semua aspirasi dan keluhan dari para dokter melalui Instagram ini yang langsung saya sampaikan kepada Pak SBY.

Selama tiga hari ini pula pak SBY berpikir untuk memastikan bahwa program JKN (BPJS Kesehatan) disamping bermanfaat bagi rakyat, utamanya saudara-saudara kita yang miskin dan tidak mampu, juga perlu memperhatikan kepatutan insentif untuk jasa dokter dan tenaga medis.

Intinya Pak SBY berpikir sesuai dengan kemampuan Anggaran Negara dan skim dari asuransi, insentif tersebut secara bertahap mesti ditingkatkan, sehingga menjadi tepat, layak, dan adil.

Sebagaimana teman-teman ketahui, sesuai dengan amanah Undang-Undang, program BPJS Kesehatan ini harus dilaksanakan mulai 1 Januari 2014 ini. Sungguhpun demikian, Pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan dalam implementasinya, termasuk insentif para dokter dan tenaga medis yang lebih sesuai.

Rencananya, besok Pak SBY akan membahas bersama menteri terkait, Ketua BPJS Kesehatan, dan Pimpinan IDI.

Pak SBY mengirim salam kepada para dokter dan tenaga medis di seluruh Indonesia, termasuk yang bertugas di pedalaman dan daerah terpencil. Terima kasih atas masukan, aspirasi, dan perhatiannya."

Dalam rapat kabinet terbatas hari ini pemerintah akan mendengarkan masukan dari IDI untuk mengetahui lebih jauh permasalahan apa saja yang dihadapi para dokter dan tenaga medis.

“Demikian juga nanti ketua BPJS kesehatan bisa sampaikan pandangan dengan tujuan kita ingin program ini berjalan dengan baik untuk rakyat, kita juga memperhatikan kelayakan bagi para dokter dan tenaga medis. Kita bahas secara terbuka terus terang sambil mencari solusi dan tetap dalam batas kemampuan anggaran pemerintah saat ini. Insya Allah akan makin baik. Mari kita bahas nanti secara obyektif dengan niat dan tujuan yang baik,” tutur Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com