Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Tudingan PPI, Denny Indrayana Siap Mundur jika Terbukti Salah

Kompas.com - 07/01/2014, 15:40 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana membantah tudingan Juru Bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Ma’mun Murod yang menyebut dia mendampingi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mendatangi Cikeas terkait kasus Hambalang yang menjerat mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Denny bahkan berani mundur dari jabatan wakil menteri hukum dan HAM, dan memberikan seluruh harta kekayaannya jika dia terbukti melakukan hal tersebut.

“Itu yang menyebarkan isu silakan membuktikan. Kalau sampai terbukti dan benar, saya mundur sebagai menteri dan memberikan seluruh harta kekayaan yang saya miliki ke dia, atau siapa pun yang bisa buktikan,” kata Denny melalui pesan singkat yang diterima wartawan, Selasa (7/1/2014).

Namun, lanjut Denny, jika tudingan itu tidak dapat dibuktikan, dia meminta agar Ma’mun meminta maaf secara terbuka. “Tentu itu tidak benar, Mas BW (Bambang) itu orang lurus luar biasa, tidak mungkin melakukan hal-hal yang melanggar kode etik KPK,” ujar Denny.

Secara terpisah, Bambang juga membantah tudingan tersebut. Dia pun meminta agar Ma’mun tidak memolitisasi kasus Anas yang sedang ditangani KPK. “Dan jangan menyebar fitnah yang menganggu proses penegakan hukum,” ujar Bambang.

Juru Bicara KPK Johan Budi juga menilai bahwa tudingan itu sangat serius. Terbuka kemungkinan, menurut Johan, Bambang akan menempuh langkah hukum dalam menanggapi tudingan tersebut. “Kita tunggu apa kiranya langkah-langkah yang akan dilakukan BW (Bambang). Mengenai akan ada langkah-langkah yang perlu diambil secara hukum, saya masih harus menunggu sikap dari Pak Bambang,” tuturnya.

Sebelumnya Ma’mun mengatakan bahwa dia mendapatkan informasi mengenai kedatangan Bambang ke Cikeas dengan didampingi Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana pada Senin (6/1/2014). Ketika ditanya apakah dia memiliki bukti mengenai pertemuan Bambang di Cikeas, Ma’mun tidak menjawab secara gamblang.

"Coba nanti diklarifikasikan ke Mas Bambang, dugaan kami mungkin ada permainan di balik ini, di kasus Anas," kata Ma’mun.

Selain Bambang, dia juga menuding unsur pimpinan KPK lainnya, yakni Ketua KPK Abraham Samad, Wakil Ketua Zulkarnain, dan Wakil Ketua Adnan Pandupraja. "Ada persoalan hukum yang menjerat mereka. Zulkarnain di Jatim, Adnan Pandu punya kasus di Kaltim, nanti akan ada yang buka. Dan Abraham Samad dalam beberapa hal lebih tepat jadi jubirnya Ibas. Mungkin hanya Mas Busyro yang masih clear (bersih)," tutur Ma’mun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com