Marzuki Alie: Warga Perbatasan Lebih Suka ke Malaysia, di Mana Martabat Kita?

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mengatakan pembangunan Indonesia seharusnya dimulai dengan membangun pulau-pulau terluar. Dengan memperhatikan pulau terluar, Indonesia bisa menegakkan martabatnya sebagai sebuah bangsa.

Saat ini, masyarakat di perbatasan tidak menjadi perhatian pemerintah sehingga mereka pun banyak yang lebih memilih mencari kerja di Malaysia ketimbang di Indonesia. “Masalah masyarakat di perbatasan ini sudah bertahun-tahun, kondisinya tetap saja seperti sekarang. Mereka belanja, mencari uang di Malaysia. Di mana martabat kita saat ini?” ujar Marzuki saat berkunjung ke redaksi Kompas.com, Senin (6/1/2014).

Marzuki menjelaskan masalah kehidupan masyarakat di perbatasan sebenarnya mudah saja dilaksanakan. Misalnya, Marzuki mengusulkan perlunya dibangun bank dan pasar di tiap pulau-pulau terluar atau di kawasan perbatasan. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan rasa aman, nyaman, dan pendidikan.

“Untuk pekerjaan, minta itu banyak PTPN untuk membuat kebun di kawasan pebatasan. Untuk pulau-pulau terluar, ya biarkan saja dikelola asing dengan jangka waktu 20 tahun nanti dikembalikan lagi ke Indonesia. Daripada dibiarkan, punya kita diambil orang,” imbuh peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat ini.

Marzuki menuturkan, pembangunan di wilayah terluar di Indonesia menjadi salah satu pilar pembangunan yang menjadi konsepnya jika terpilih sebagai Presiden. Dia melihat pembangunan tidak bisa disamaratakan. Pasalnya, Indonesia tidak hanya sekadar Pulau Jawa, sehingga semua pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi wilayahnya.

Untuk meningkatkan interaksi antarpulau, Marzuki pun berkomitmen untuk membuat sistem telekomunikasi dan angkutan laut yang memadai. Selain itu, Marzuki juga mengatakan akan melakukan distribusi guru yang merata. Kondisi pendidikan di kawasan perbatasan, sebutnya, sangat memprihatinkan. Bahkan, ada guru yang terpaksa mengajar padahal hanya lulusan SD.

“Kalau saya diberikan kesempatan menjadi Presiden, masalah di perbatasan ini akan selesai dalam waktu 5 tahun,” janji Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut.