Anas Sebut Kenaikan Harga Elpiji "Opera Sabun"

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tengah memainkan drama untuk menaikkan elektabilitas Partai Demokrat menjelang Pemilu 2014 .

Drama yang dimainkan SBY, menurut Anas, terlihat dari kenaikan harga elpiji 12 kg dan pelayanan kesehatan bagi pejabat negara yang sempat diatur dalam dua Peraturan Presiden (Perpres), yakni No 105 dan 106 tahun 2013 .

Anas mengatakan, tidak ada konsumen yang tidak senang jika harga elpiji 12 kg kembali diturunkan. Senangnya rakyat, kata dia, merupakan 'cuaca' yang bersahabat untuk elektabilitas.

"Meski mirip 'opera sabun', jika besok SBY membatalkan kenaikan harga elpiji, pasti konsumen senang," demikian Anas melalui akun Twitter-nya @anasurbaningrum, Sabtu (4/1/2014) malam.

"Pembatalan kenaikan harga elpiji dan Perpres 105 serta 106 , dua drama, (yang) diharapkan bisa menjadi dongkrak elektabilitas #jelangpemilu," tambah Anas.

Seperti diberitakan, PT Pertamina Tbk per 1 Januari 2014 menaikkan harga elpiji nonsubsidi tabung 12 kg sebesar 68 persen atau Rp 3.959 per kg. Dengan harga itu, maka kenaikan per tabung elpiji 12 kg menjadi Rp 117.708 per tabung. Sebelum kenaikan, harga pertabung Rp 70.200.

Menurut Presiden SBY, kenaikan harga elpiji 12 kg itu merupakan keputusan yang hanya berdasarkan pertimbangan bisnis semata. SBY meminta jajaran pemerintah terkait membahas kenaikan tersebut.

Hasil rapat yang dipimpin Wakil Presiden Boediono hari ini akan terlebih dulu disampaikan kepada Presiden. Rencananya, akan digelar rapat terbatas di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (5/1/2014), untuk membahas masalah elpiji.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, kenaikan harga elpiji 12 kg sepenuhnya merupakan aksi korporasi PT Pertamina Tbk tanpa perlu meminta izin pemerintah. Pemerintah, kata dia, tidak punya kewenangan untuk mengintervensi harga itu, kecuali untuk elpiji subsidi.

Jika punya kewenangan, tambah Hatta, pemerintah ingin tidak dilakukan kenaikan harga untuk saat ini. Pasalnya, kenaikan harga elpiji dapat mendorong kenaikan inflasi meskipun diyakini dampaknya kecil.

Sebelum muncul polemik harga elpiji, SBY telah membatalkan Perpres No 105/2013 tentang Pelayanan Kesehatan Paripurna kepada Menteri dan Pejabat Tertentu dan Perpres Nomor 106/2013 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Pimpinan Lembaga Negara.

Dua Perpres itu sebelumnya dikritik berbagai kalangan lantaran dinilai memberi pelayanan khusus dan istimewa kepada pejabat.