Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keputusan Pemerintah Soal Kenaikan Harga Elpiji Tunggu SBY

Kompas.com - 04/01/2014, 18:47 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.COM - Setelah lebih dari tiga jam rapat dengan sejumlah menteri dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) di kantor Wapres, Jakarta, Sabtu (4/1/2014), Wakil Presiden RI Boediono belum bisa memaparkan kepada masyarakat keputusan pemerintah soal kenaikan harga gas elpji 12 kilogram.

Hasil rapat hari ini akan disampaikan terlebih dahulu kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), besok, di bandara Halim Perdanakusuma dalam rapat terbatas. Dalam konferensi pers sore ini, Boediono hanya menjelaskan rapat yang dihadiri Menko Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa itu, membahas secara detil kebijakan yang diumumkan Pertamina.

Ia mengatakan, mereka telah membahas secara mendalam dari berbagai segi, baik dari segi pelaksanaan, hambatan di lapangan, ketersediaan, serta distribusi. "Tapi kita juga mendengarkan laporan dari masyarakat. Kami juga mengecek aspek lain, dari pandangan para menteri. Dan akhirnya kita menyimpulkan sesuatu laporan yang nanti kita sampaikan ke Presiden," ujarnya.

Boediono hanya berpesan, untuk saat ini pasokan gas elpiji harus tersedia. "Sementara, kita amankan suplai, jangan sampai ada kekurangan," imbuhnya.

Hatta juga belum mau buka suara tentang hasil rapat itu. Yang jelas, kata dia, dalam rapat itu  sudah didengar kondisi masyarakat, juga kondisi Pertamina. "Besok hasilnya akan dirataskan (rapat terbatas). Bagus sekali, sangat baik, sangat komprehensif," kata Hatta.

Selain Hatta, dan Dirut Pertamina, Karen Agustiawan, rapat itu juga dihadiri Menteri Keuangan Chatib Basri, Menteri ESDM Jero Wacik, serta Kepala UKP4 Kuntoro M.

Rapat itu digelar menyusul kebijakan Pertamina menaikkan harga gas elpiji nonsubsidi 12 kilogram yang langsung membuat resah masyarakat. Mulai 1 Januari 2014 Pertamina menaikkan harga elpiji nonsubsidi tabung 12 kg sebesar 68 persen. Dengan kenaikan Rp 3.959 per kg tersebut, maka kenaikan harga per tabung elpiji 12 kg mencapai Rp 47.508. Sebelum kenaikan, harga elpiji 12 kg adalah Rp 5.850 per kg atau Rp 70.200 per tabung, yang berlaku sejak 2009. Dengan demikian, harga elpiji 12 kg akan menjadi Rp 117.708 per tabung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com