Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Transaksi Mencurigakan Meningkat di Setiap Tahun Politik

Kompas.com - 03/01/2014, 16:14 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan bahwa ada fenomena peningkatan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan (TKM) dan transaksi keuangan tunai (TKT) pada masa-masa menjelang pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah. Seluruh transaksi itu umumnya mengalir dari penyedia jasa keuangan terhadap peserta pemilu atau pemilukada.

Kepala PPATK, M Yusuf, mengatakan, tren laporan TKM di tahun politik meningkat. Di periode sebelumnya, pada 2004 ke 2005 peningkatan laporan TKM itu mencapai 145 persen dan pada 2008 ke 2009 meningkat sebesar 125 persen.

"Dilihat dari pola laporan TKT peserta pemilukada, terlihat ada kecenderungan yang semakin meningkat apabila dibandingkan dengan jumlah dan frekuensi transaksi keuangan tunai masing-masing peserta sebelum terpilih sebagai eksekutif," kata Yusuf, saat menyampaikan catatan akhir tahun, di Gedung PPATK, Jakarta, Jumat (3/1/2014).

Kondisi berbeda terjadi pada pemilihan umum anggota legislatif. Yusuf menegaskan, jumlah dan frekuensi transaksi keuangan tunai para peserta tidak hanya meningkat saat kegiatan pemilu legislatif, tetapi terus meningkat dalam periode setelah pemilihan. Mengenai polanya, PPATK mengendus transaksi itu menggunakan pola structuring yang menggunakan rekening peserta pemilu atau pemilukada untuk menampung sumbangan. Adapun untuk calon petahana yang kembali mencalonkan diri, sumbangan biasanya datang dari rekanan Pemda atau BUMD.

"Pola-pola transaksi tersebut mempunyai indikasi pelanggaran yang kuat terhadap peraturan perundang-undangan dan potensi tindak pidana asal serta pencucian uang," ujarnya.

Meski begitu, untuk Pemilu 2014, Yusuf yakin tak ada transaksi perbankan yang digelontorkan untuk mendukung salah satu jago yang menjadi peserta. PPATK diakuinya telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membendung kejahatan perbankan di tahun politik kali ini.

Hal itu ia sampaikan untuk menepis kekhawatiran publik bahwa kejahatan perbankan semisal skandal Century akan kembali terjadi di tahun politik kali ini. Terlebih, saat Bank Indonesia dikabarkan siap menggelontorkan dana lebih dari Rp 1 triliun untuk Bank Permata yang dulu bernama Bank Century.

"Kalau dulu terjadi mungkin karena lalai, tapis sekarang saya pikir tak akan terjadi. Rasanya bodoh sekali negara ini kalau kejahatan perbankan seperti itu kembali terjadi," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com