Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Disebut Capres Paling Tak Diinginkan, Gerindra Tak Peduli

Kompas.com - 02/01/2014, 18:03 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Gerindra tidak menggubris hasil survei Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia yang merilis enam nama calon Presiden yang paling tidak diinginkan untuk maju. Di peringkat teratas adalah capres yang digadang Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

“Intinya kami tidak mempermasalahkan hasil survei tersebut. Kami juga bisa membuat 20 survei yang Pak Prabowo selalu di atas rankingnya kalau mau,” ujar Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi saat dihubungi pada Kamis (2/1/2014).

Suhardi menilai, yang terpenting saat ini adalah kerja partai. Partai Gerindra, lanjutnya, juga memiliki survei. Namun, survei ini bukan menjadi satu-satunya ukuran dalam merancang strategi Gerindra menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Suhardi bahkan menuding survei yang dilakukan oleh lembaga lain bisa saja tidak lepas dari kepentingan sponsor pembuat survei. Pertanyaan yang diajukan ke responden pun, sebutnya, kemungkinan sudah diarahkan.

“Misalnya, ada survei yang paling merusak lingkungan siapa, kan bisa saja dicarikan alasan untuk mencari seseorang. Lalu pertanyaan itu menjurus kepada sesuatu yang tidak ada bukti sama sekali. Selanjutnya juga menonjolkan masalah HAM sehingga nanti arahnya bisa terkumpul bahwa pelanggaran itu adalah hal yang paling ditolak,” kata Suhardi.

Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia merilis hasil survei 61 pakar tentang kandidat calon presiden. Para pakar ini ternyata menolak enam nama untuk menjadi menjadi calon presiden di 2014. Tingkat penolakan yang paling tinggi ada pada Prabowo Subianto sebesar 20 persen. Setelahnya secara berturut-turut adalah Rhoma Irama (18 persen), Aburizal Bakrie (18 persen), Megawati Soekarnoputri (7 persen), Pramono Edhie Wibowo (3 persen), dan Wiranto (3 persen). Suhardi melihat dari sisi yang berbeda dari survei itu. Dia mengatakan, Prabowo boleh saja ditolak oleh 20 persen responden.

“Ini artinya, dia diterima oleh 80 persen sisanya,” tutur Suhardi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com