Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seleksi CPNS Dinilai Tidak Efektif

Kompas.com - 01/01/2014, 09:22 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menilai, sosialisasi terkait prosedur standar pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tidak efektif. Hal itu terlihat dari banyaknya aduan dugaan pelanggaran teknis dalam penyelenggaraannya.

"Sosialisasi SOP pelaksanaan seleksi CPNS 2013 belum dilaksanakan secara efektif, sehingga masih terdapat pengaduan yang sifatnya kasuistik terkait teknis pelaksanaan," ujar Anggota Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan Budi Santoso, seusai paparan medianya di Kantor Ombudsman, Selasa (31/12/2013).

Budi mengatakan, dari total 199 laporan yang masuk ke Ombudsman terkait penerimaan CPNS sepanjang 2013, ada 54 aduan atau sekitar 27,1 persen terkait dugaan penyimpangan prosedur. Di peringkat kedua, kata dia, laporan atas dugaan panitia tidak transparan dalam penyelenggaraan tes CPNS.

"Misalnya, panitia tidak mengumumkan nilai peserta seleksi yang lulus maupun yang tidak lulus. Seharusnya kan ditunjukkan," kata Budi.

Selain itu, ada pula pengadu yang mengaku dimintai pungutan liar. Aduan itu, kata Budi, ada sekitar 14,1 persen aduan terkait permintaan uang, barang dan jasa yang dialami peserta seleksi penerimaan CPNS. Dia mengatakan, kebijakan nasional penerimaan CPNS harus dievaluasi.

Dengan demikian, penyelenggaraannya yang akan datang menjadi sempurna. Dia juga menyarankan agar panitia menyediakan sarana khusus bagi peserta ujian CPNS yang berkebutuhan khusus dan difabel.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com