Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tatu Chasanah: Tak Ada Dinasti Banten!

Kompas.com - 24/12/2013, 17:11 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, kepemimpinan yang diperoleh keluarga besar Ratu Atut Chosiyah tak bertentangan dengan undang-undang. Tatu, yang juga kakak Atut, menegaskan, tak ada dinasti politik di Provinsi Banten.

"Kita bukan dinasti. Kita tidak pernah menjadi dinasti," tegas Tatu seusai menjenguk Atut di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Selasa (24/12/2013).

Ia juga mengklaim, apa yang terjadi di Banten selama ini berjalan sesuai dengan iklim demokrasi. Tidak ada nepotisme politik yang ada di dalamnya.

"Ini air mengalir saja, kalau kami duduk di pemerintahan ini takdir Tuhan. Sah-sah saja," kata Tatu.

Ratu Tatu juga mengatakan, pemerintahan Atut dan keluarganya mendapatkan legitimasi politik. Ia mengingatkan, undang-undang tidak melarang adanya dinasti politik di suatu daerah.

"Kita enggak melanggar aturan. Kalau orang merasa begitu, diubah undang-undangnya," pungkas dia.

Dinasti politik

Saat Pilkada Banten 2006, Atut mencalonkan diri sebagai gubernur Banten. Atut yang berpasangan dengan M Masduki memenangi Pilkada Banten. Keduanya menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2007-2012.

Sejak menjadi orang nomor satu di Banten itulah, satu per satu anggota keluarga besar Atut masuk ke politik praktis. Diawali kemunculan Airin Rachmi Diany, adik ipar Atut, dalam Pilkada Kabupaten Tangerang 2008. Istri Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan (adik Atut) itu jadi calon wakil bupati mendampingi Jazuli Juwaini dari PKS. Namun, pasangan ini dikalahkan pasangan petahana, Ismet Iskandar-Rano Karno.

Tahun yang sama, adik tiri Atut, Tubagus Haerul Jaman, maju sebagai calon wakil wali kota Serang berpasangan dengan Bunyamin (mantan Bupati Serang) dan menang. Kurang dari tiga tahun berkuasa, 1 Maret 2011, Bunyamin meninggal dunia. Jaman lalu diangkat menjadi Wali Kota Serang. Saat Pilkada Kota Serang 2013, ia kembali mencalonkan diri dan menang.

Tahun 2010, adik Atut, Ratu Tatu Chasanah, mengikuti Pilkada Kabupaten Serang. Ia terpilih jadi Wakil Bupati Serang 2010-2015 mendampingi Taufik Nuriman.

Airin yang gagal di Pilkada Kabupaten Tangerang coba peruntungan di Pilkada Kota Tangerang Selatan 2010. Airin yang berpasangan dengan Benyamin Davnie terpilih sebagai Wali Kota Tangerang Selatan 2011-2015.

Ibu tiri Atut, Heryani, juga tak ketinggalan. Ia terpilih menjadi Wakil Bupati Pandeglang pada Pilkada 2011 mendampingi Erwan Kurtubi. Pada tahun yang sama, Atut kembali mencalonkan diri sebagai gubernur Banten didampingi Rano Karno. Untuk kedua kalinya, Atut terpilih sebagai Gubernur Banten.

Di luar eksekutif

Tak hanya jabatan di pemerintahan, sejumlah jabatan di lembaga legislatif juga dirambah. Pada Pemilu 2009, suami Atut, Hikmat Tomet, terpilih sebagai anggota DPR. Anak pertama mereka, Andika Hazrumy, jadi anggota DPD perwakilan Banten. Adde Rosi Khairunnisa, menantu Atut (istri Andika), jadi anggota DPRD Kota Serang.

Jabatan di sejumlah lembaga dan organisasi kemasyarakatan juga dikuasai. Hikmat (meninggal karena stroke pada 9 November 2013) jadi Ketua Dewan Kerajinan Nasional Provinsi Banten 2012-2017. Andika memimpin Karang Taruna Banten, Taruna Siaga Bencana, serta Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso Banten. Adde jadi Ketua PMI Kota Serang serta Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Banten.

Sejak 2007 hingga sekarang, Atut jadi Ketua Umum PMI Banten. Sementara Wawan, adiknya, merupakan Ketua Kadin Provinsi Banten.

Keluarga Atut juga menguasai Partai Golkar. Hampir semua kerabat dekatnya yang menjadi pimpinan daerah diusung Partai Golkar. Begitu pula kerabat yang menjadi anggota lembaga legislatif, diusung partai berlambang beringin warisan Orde Baru ini.

Juru bicara keluarga Atut, Fitron Nur Ikhsan, menjelaskan, keluarga Atut merupakan keluarga besar. Banyak anggota keluarga yang tertarik terjun ke politik praktis sehingga sulit mengurai motivasi mereka menguasai jabatan publik. Tiap-tiap anggota keluarga memiliki kemandirian sehingga punya pertimbangan sendiri ketika terjun ke politik praktis.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

Nasional
Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Nasional
PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Nasional
Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com