Apa Kata Ketua MK soal Perppu MK?

"DPR secara politik kan memang bisa menerima dan menolak itu. Kita harus hormati," kata Hamdan saat dihubungi, Jumat (20/12/2013).

"Karena itu Perppu diterima DPR, maka akan jadi undang-undang. Perppu yang sifatnya sementara akan permanen. Jadi ya kita ikuti saja," lanjutnya.

Hamdan juga mengaku tidak khawatir jika Majelis Kehormatan yang diamanatkan dalam Perppu bertabrakan dengan Dewan Etik yang sudah terbentuk. Terkait hal ini, Hamdan mengaku akan membicarakannya secara intensif dengan Komisi Yudisial (KY) untuk mencari solusi terbaik.

"Tentu kami akan bicarakan dengan KY. Menurut Perppu kan kewenangannya ada di KY dan MK. Selama ini kita juga memang sudah membicarakan ini," kata Hamdan.

Disetujui

Seperti diberitakan, DPR akhirnya menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi di dalam forum rapat paripurna, Kamis (19/12/2013). Keputusan tentang Perppu ini ini diambil setelah DPR menggelar pemungutan suara (voting).

Dalam voting, suara partai koalisi mendominasi. Pendukung Perppu MK dilakukan oleh para anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat (129 orang), Fraksi Partai Golkar (26 orang), Fraksi Partai Amanat Nasional (28 orang), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (20 orang), dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (18 orang). Total suara yang mendukung Perppu MK ini ialah 221 orang. Hanya suara Fraksi PPP yang tidak bulat. Tiga orang anggotanya, yakni Lukman Hakim Syaifuddin, Kurdi Mukli, dan Ahmad Yani, menolak keberadaan Perppu ini.

Sementara dari kubu penolak Perppu MK, seluruh partai oposisi solid menolak pengesahan Perppu. Tiga fraksi penolak Perppu ialah Fraksi PDI Perjuangan (79 orang), Fraksi Partai Gerindra (16 orang), dan Fraksi Partai Hanura (9 orang). Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, yang berseberangan sikap dengan koalisi, juga ikut menentang Perppu ini. Sebanyak 41 anggota Fraksi PKS menolak Perppu. Dengan demikian, sebanyak 148 orang anggota dewan menolak Perppu.