Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud: Meski Sulit, MK Bisa Kabulkan Gugatan Yusril

Kompas.com - 19/12/2013, 12:29 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


TANGERANG, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan, tampaknya MK sulit mengabulkan uji materi (judicial review) terhadap Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan bakal calon presiden dari Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra. Kendati demikian, kata Mahfud, MK bisa saja mengabulkan gugatan tersebut.

Mahfud menuturkan, uji materi terhadap UU Pilpres pernah diajukan ke MK sebanyak empat kali. Dari empat gugatan tersebut, katanya, semuanya ditolak oleh MK. Dengan demikian, gugatan yang diajukan Yusril merupakan gugatan yang kelima kalinya terhadap UU Pilpres, termasuk terkait dengan pemilu serentak dan ambang batas presiden (presidential threshold).

"Saat itu ada pikiran dari beberapa hakim MK yang mengatakan, kalau begini caranya, kita tidak bisa mengubah arah bangsa yang lebih baik. Jadi, kali ini, bisa saja MK mengubah pendiriannya (untuk mengabulkan gugatan)," kata Mahfud saat memberikan kuliah umum di Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang, Banten, Kamis (19/12/2013).

Menurut Mahfud, aktivis Fadjroel Rahman juga pernah mengajukan gugatan UU Pilpres kepada MK untuk menurunkan presidential threshold hingga 5 persen. Pada waktu itu, MK yang masih diketuainya menolak gugatan tersebut. Ia beralasan presidential threshold yang menjadi open legal policy itu merupakan pilihan politik yang sepenuhnya menjadi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ia menambahkan, dalam sejarah konstitusi, pada awalnya tidak ada istilah presidential threshold. Pemilu, katanya, baik presiden, wakil presiden, DPR, DPRD, maupun sebagainya diselenggarakan dalam satu paket pada waktu yang bersamaan. Gagasan itu, kata Mahfud, kemudian diatur dalam UU yang kemudian mensyaratkan adanya threshold.

Seperti diberitakan, Yusril telah mengajukan gugatan uji materi UU Pilpres ke MK. Yusril meminta agar pelaksanaan pilpres bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif. Jadi, semua parpol peserta pemilu bisa mengusung pasangan capres-cawapres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com