“Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu (pelayanan publiknya yang kurang baik) dalam hal pembuatan izin film dan iklan," kata Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Roni Dwi Susanto di kantor KPK, Senin (16/12/2013).
Menurut hasil survei tersebut, nilai indeks integritas Kemenparekraf hanya 6,88 sementara nilai rata-rata integritas instansi pusat lainnya adalah 7,3.
Roni mengungkapkan, survei itu mengukur dua variabel, yakni pengalaman integritas dan potensial integritas. Adapun variabel pengalaman integritas terdiri dari dua indikator, yaitu pengalaman korupsi, dan cara pandang tehadap korupsi. Kemudian variabel potensial integritas diukur dengan indikator lingkungan kerja, sistem administrasi, pelaku individu, dan pencegahan korupsi. Roni menambahkan, survei tahun ini juga mengukur layanan pengadaan barang dan jasa.
“Proses pengadaan barang dan jasa tahun ini dilakukan. Unit layanan pengadaan elektronik. Kami menemukan perusahaan fiktif dengan alamat fiktif, ke depannya akan melakukan kajian mendalam pada proses pengadaan barang dan jasa,” tuturnya.
Selain Kemenparekraf, instansi pusat yang dapat nilai integritas rendah adalah Kementerian Keuangan (7,38), Kementerian Perindustrian (7,32), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 7,31; Kementerian Luar Negeri 7,24 dan Kementerian Kehutanan 7,19.
Sementara instansi dengan indeks integritas tertinggi adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan 7,69; Kementerian Lingkungan Hidup 7,64; Rumah Sakit Fatmawati 7,58; Kementerian Kesehatan 7,41; dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7,40.
"Kementerian dan Lembaga Negara ini di tahun depan kami harapkan nilai integritasnya membaik," tambah Roni.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.