Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK: Integritas Pelayanan Publik Kemenparekraf Paling Rendah!

Kompas.com - 16/12/2013, 22:14 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi instansi pusat dengan nilai indeks integritas pelayanan publik terendah dibandingkan dengan 19 instansi pusat lain yang masuk dalam Survei Integritas Sektor Publik 2013 yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Survei ini dilakukan terhadap 85 instansi yang terdiri atas 20 instansi pusat, 5 instansi vertikal dan 60 instansi pemerintah daerah dalam kurun waktu Mei hingga September 2013.

“Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu (pelayanan publiknya yang kurang baik) dalam hal pembuatan izin film dan iklan," kata Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Roni Dwi Susanto di kantor KPK, Senin (16/12/2013).

Menurut hasil survei tersebut, nilai indeks integritas Kemenparekraf hanya 6,88 sementara nilai rata-rata integritas instansi pusat lainnya adalah 7,3.

Roni mengungkapkan, survei itu mengukur dua variabel, yakni pengalaman integritas dan potensial integritas. Adapun variabel pengalaman integritas terdiri dari dua indikator, yaitu pengalaman korupsi, dan cara pandang tehadap korupsi. Kemudian variabel potensial integritas diukur dengan indikator lingkungan kerja, sistem administrasi, pelaku individu, dan pencegahan korupsi. Roni menambahkan, survei tahun ini juga mengukur layanan pengadaan barang dan jasa.

“Proses pengadaan barang dan jasa tahun ini dilakukan. Unit layanan pengadaan elektronik. Kami menemukan perusahaan fiktif dengan alamat fiktif, ke depannya akan melakukan kajian mendalam pada proses pengadaan barang dan jasa,” tuturnya.

Selain Kemenparekraf, instansi pusat yang dapat nilai integritas rendah adalah Kementerian Keuangan (7,38), Kementerian Perindustrian (7,32), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 7,31; Kementerian Luar Negeri 7,24 dan Kementerian Kehutanan 7,19.

Sementara instansi dengan indeks integritas tertinggi adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan 7,69; Kementerian Lingkungan Hidup 7,64; Rumah Sakit Fatmawati 7,58; Kementerian Kesehatan 7,41; dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7,40.

"Kementerian dan Lembaga Negara ini di tahun depan kami harapkan nilai integritasnya membaik," tambah Roni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan Cawe-cawe PJ Kepala Daerah

Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan Cawe-cawe PJ Kepala Daerah

Nasional
Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Nasional
Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Nasional
Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Nasional
IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

Nasional
Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Nasional
ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

Nasional
Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Nasional
Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com