Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/12/2013, 12:10 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai kabar penyadapan yang dilakukan Australia kepada Ibu Negara Ani Yudhoyono sebenarnya adalah informasi umum yang diketahui banyak pihak. Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq menuturkan, banyak pihak dalam negeri sudah mengetahui bahwa Ani Yudhoyono sangat berpengaruh di kabinet pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Soal Bu Ani yang katanya sangat berpengaruh, enggak perlu disadap, semua orang juga sudah tahu. Sudah menjadi rahasia umum," ujar Mahfudz di Kompleks Parlemen, Senin (16/12/2013).

Mahfudz mengatakan, Wikileaks hanya memaparkan informasi yang didapat dari intelijen Australia. Ketua Komisi I DPR ini yakin nantinya akan ada informasi-informasi lainnya terkait Istana yang dibocorkan Wikileaks ataupun Edward Snowden.

Kompas.com/SABRINA ASRIL Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq

Pihak Istana, lanjut Mahfudz, bisa saja memberikan bantahannya. Namun, Mahfudz mengingatkan bahwa bocoran informasi intelijen ini jangan sampai membuat gaduh politik dalam negeri.

"Jangan sampai menciptakan kegaduhan di dalam negeri dan justru dibuat sibuk akan bahan sadapan yang bocor ini," ucap Mahfudz.

Dia menuturkan, bocoran sadapan terhadap Ibu Negara bisa saja sebagai sarana pengalihan dari aksi penyadapan itu sendiri. Bagaimanapun, sebut Mahfudz, penyadapan tidak bisa dibenarkan. Apalagi, sikap Pemerintah Australia yang tidak mau bernegosiasi dengan Indonesia.

Alasan Australia

Media Australia, The Australian, membeberkan alasan intelijen di Negeri Kanguru itu menyadap telepon Ibu Negara, Kristiani Herawati alias Ani Yudhoyono, pada 2009 silam atau ketika SBY hendak memasuki periode kedua masa kepresidenannya. Rencana penyadapan terhadap Ani Yudhoyono pada 2009 itu sudah disiapkan dua tahun sebelumnya, yakni pada 2007.

Seperti diberitakan The Australian yang mendapat bocoran dari Wikileaks, pada 17 Oktober 2007, sebuah kawat diplomatik dikirim dari Kedutaan Australia di Jakarta kepada diplomat Amerika Serikat di Canberra dan CIA. Wikileaks mendapat salinan kawat diplomatik yang berjudul "A Cabinet of One -- Indonesia's First Lady Expands Her Influence". Di dalamnya, berisi peranan Ani Yudhoyono yang sudah tiga tahun menjadi first lady.

Di dalam pemberitaan itu, disebutkan pula bahwa penyadapan yang dilakukan Defence Signal Directorate (DSD) kepada Ani Yudhoyono karena Ibu Negara dianggap sebagai orang yang paling berpengaruh terhadap SBY dan dianggap tengah menyiapkan kursi kekuasaan untuk putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono.

Ani Yudhoyono juga disebut sebagai broker kekuasaan yang baru di Indonesia. Posisi Bu Ani sebagai istri SBY membuatnya memiliki posisi penting dalam pengambilan keputusan di Pemerintah Indonesia. Kawat diplomatik yang dikirimkan dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta menuturkan bahwa Ani berhasil menjadi penasihat Presiden yang tak terbantahkan. Posisi Ani bahkan telah membuat penasihat penting lainnya tergusur.

"Ibu Negara diduga telah memanfaatkan aksesnya ke Presiden untuk membantu teman-temannya dan menyingkirkan musuhnya, termasuk Wapres Kalla," tulis media itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com