Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/12/2013, 10:51 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menampik kabar dari media Australia yang menyebutkan ibu negara, Kristiani Herawati alias Ani Yudhoyono, sebagai sosok "penasihat" utama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di dalam pemberitaan itu, Ani Yudhoyono disebut menanamkan pengaruh pada pemerintahan SBY dan mampu memberikan masukan kepada Presiden dalam mengangkat para kerabat serta menyingkirkan lawan politik.

"Isu tersebut menurut kami tidak mendasar. Isu ini tidak berdasarkan sesuatu yang sifatnya formal atau secara hukum bisa dipertanggungjawabkan," ujar Julian di Bandara Halim Perdanakusuma, Minggu (15/12/2013).

Julian menganggap pemberitaan yang menuturkan Ani Yudhoyono yang tengah mempersiapkan anak sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai calon presiden adalah sebuah opini yang dibentuk. Selain itu, Julian juga mengatakan bahwa informasi itu bukan informasi yang berasal dari sumber utama.

"Itu pembenaran yang terlalu ngawur. Kalau Anda sendiri disadap, kan pasti enggak enak," ucap Julian.

Dia menegaskan, Pemerintah Indonesia tidak membenarkan aksi penyadapan yang ilegal tersebut. Julian pun meminta agar para intelijen asing ini membaca undang-undang agar bisa menghormati hak asasi manusia (HAM).

"Menyadap seseorang tidak pantas," ucap Julian.

Indonesia belum terima informasi

Meski membantah informasi yang diberitakan media Australia, Julian mengaku hingga kini Pemerintah Indonesia masih belum mendapat informasi apa pun tentang bahan penyadapan intelijen Australia terhadap pejabat negara.

"Belum, kami justru tahu dari pemberitaan saja," ucap Julian.

Dia menuturkan, hingga kini, Pemerintah Indonesia masih membekukan kerja sama di bidang pertukaran informasi intelijen dan militer. Pembekuan ini akan dilakukan hingga hubungan kedua negara kondusif.

Julian menuturkan, Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, sudah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop. Pertemuan itu, sebutnya, akan menjadi pertimbangan Indonesia untuk menindaklanjuti hubungan bilateral kedua negara.

"Kalau menjadi kontraproduktif, harus kami lihat lagi," kata Julian.

Media Australia, The Australian, membeberkan alasan intelijen di Negeri Kanguru itu menyadap telepon Ani Yudhoyono pada 2009 silam, atau ketika SBY hendak memasuki periode kedua masa kepresidenannya. Rencana, penyadapan terhadap Ani Yudhoyono pada 2009 itu sudah disiapkan dua tahun sebelumnya, yakni pada 2007.

The Australian yang mendapat bocoran dari Wikileaks, pada 17 Oktober 2007, sebuah kawat diplomatik dikirim dari Kedutaan Australia di Jakarta kepada diplomat Amerika Serikat di Canberra dan CIA. Wikileaks mendapat salinan kawat diplomatik yang berjudul "A Cabinet of One -- Indonesia's First Lady Expands Her Influence". Di dalamnya, berisi peranan Ani Yudhoyono yang sudah tiga tahun menjadi first lady.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Nasional
Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Nasional
Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Nasional
Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Nasional
8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

Nasional
PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

Nasional
Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Nasional
Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com