Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amankan Pemilu, TNI Butuh Anggaran Rp 100 Miliar

Kompas.com - 13/12/2013, 13:06 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Proses pengamanan Pemilu 2014 nantinya akan melibatkan unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI). Untuk proses pengamanan ini, TNI pun mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 100 miliar. Meski sudah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat, TNI masih harus menunggu jawaban dari Kementerian Keuangan.

"TNI mengajukan Rp 100 miliar, itu yang kami bahas, kami sepakati,” ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Jakarta, Jumat (13/12/2013).

Mahfudz mengatakan, alokasi anggaran untuk TNI itu akan berasal dari BA 99 (rekening khusus). Jumlah itu di luar dari pagu anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp 83 triliun sehingga harus mendapat izin dari Kementerian Keuangan.

Namun, Mahfudz meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memperhatikan soal pengamanan pendistribusian surat suara. Pasalnya, Mahfudz menilai KPU belum memiliki anggaran khusus untuk ini. Hal ini semakin diperparah dengan tidak adanya alokasi anggaran khusus untuk pengamanan surat suara dalam anggaran Polri dan TNI.

“Harus segera dibahas dengan KPU,” ucapnya.

Terkait biaya pengamanan pemilu, Kepolisian RI juga sudah mengajukan dana Rp 3,5 triliun. Kapolri Jenderal Sutarman mengatakan, seiring dengan tahapan pemilihan umum yang sudah berjalan, Polri membutuhkan anggaran operasional pengamanan Pemilu 2014 sebesar Rp 3,5 triliun. Namun, anggaran itu belum diperoleh Polri dari Kementerian Keuangan.

”Namun, kami terus berkoordinasi agar anggaran itu dapat dipenuhi mengingat tahapan pemilu telah berjalan,” kata Sutarman seusai serah terima jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri yang baru Inspektur Jenderal Suhardi Alius, di Jakarta, Jumat (6/12/2013).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri Brigjen Polisi Boy Rafli Amar mengatakan, di dalam anggaran itu tercakup biaya pelatihan bagi personel Polri untuk menghadapi potensi konflik.

"Anggaran itu untuk pengamanan, pelatihan personel, dan untuk menyiapkan sarana dan prasarana pengamanan pemilu," ujar Boy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com