Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Diminta Tutup Potensi Kekacauan Pemilu 2014, Jangan Sesumbar di Media

Kompas.com - 12/12/2013, 18:17 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengambil langkah dalam mengatasi kerawanan potensi kekacauan pada Pemilu 2014. Presiden tidak perlu sibuk mengumbar ke media massa soal potensi tersebut.

“Lebih baik dia menutup potensi kerawanan itu daripada bicara politis seperti ini dan membuat kita menduga-duga,” ujar Mahfudz saat dihubungi, Kamis (12/12/2013).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu pun mengatakan, permintaan Presiden agar partai politik menahan diri justru terkesan sebagai sebuah tudingan tak beralasan. Menurutnya, partai politik selama ini justru bersikap kritis terhadap para penyelenggara pemilu.

“Kami justru ingin agar pemilu berjalan lancar, aman, dan demokratis. Aneh juga kalau potensi kerawanan ini diarahkan ke partai politik. Kalau pemilu tidak berjalan lancar, yang rugi parpol sendiri,” kata Mahfudz.

Ia menjelaskan, pemerintah sebaiknya mencermati soal kerawanan kecurangan pemilu yang bisa terjadi pada pendistribusian logistik pemilu. Mahfudz menuturkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum memberikan anggaran untuk pengamanan pendistribusian logistik pemilu. Akhirnya, proses pengamanan pun menggunakan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Akan tetapi, dana Rp 100 miliar yang disiapkan untuk TNI terkait pendistribusian logistik ini ternyata belum disetujui Kementerian Keuangan.

“Sekarang potensi kerawanan ini harus segera ditutup, jangan melemparkan dugaan, termasuk ke parpol,” imbuhnya.

Gangguan Pemilu 2014

Presiden menyebut ada elemen-elemen tertentu yang merancang gerakan untuk mengganggu keamanan dan ketertiban menjelang Pemilu 2014. Presiden mengatakan telah menerima laporan dari Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutarman.

"Saya dapat laporan dari Kapolri, ada elemen-elemen yang merancang gangguan keamanan dan ketertiban di tempat-tempat tertentu. Sudah diikuti dan Insya Allah bisa dicegah. Ini mungkin seolah-olah berkaitan dengan pemilu, padahal tidak," kata Presiden saat jumpa pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Kamis (12/12/2013), Jakarta, sebelum melakukan kunjungan kerja ke Jepang.

Presiden menilai wajar menghangatnya situasi politik menjelang Pemilu 2014. Namun, Presiden menyerukan kepada para elite parpol dan seluruh politisi untuk tetap menahan diri selama kampanye. "Ada batas kepatutan dalam kampanye pemilu agar rakyat tidak jadi korban. Saya senang selama ini kolega-kolega saya para elite dan politisi pada saatnya mampu menjaga keteduhan pelaksanaan kampanye," kata Presiden.

"Namun, tidak mustahil ada pihak-pihak tertentu dengan motif tertentu yang tidak baik. Solusinya, di samping masyarakat luas tetap waspada, jajaran pemerintah, terutama aparat keamanan dan penegak hukum, harus berkerja ekstra. Boleh politiknya menghangat, tapi keamanan ketertiban masyarakat dapat kita jaga," pungkas Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Nasional
Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Nasional
Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com