KPK Rekomendasikan Pemberantasan Mafia Sektor Pangan kepada Presiden

"KPK peduli, kita teliti, hasilnya kita berikan rekomendasi pada SBY untuk dilakukan perbaikan di sektor pangan," kata Ketua KPK, Abraham Samad, dalam sebuah seminar politik kebangsaan, di Kantor International Conference of Islamic Scholars (ICIS), di Jakarta, Kamis (12/12/2013).

Abraham menuturkan, KPK melihat banyak kebijakan melenceng di sektor pangan. Kebijakan tersebut dibuat sedemikian rupa untuk memuluskan permainan ilegal impor pangan yang melibatkan pengusaha dan oknum aparatur negara.

Dari penelitian yang dilakukan KPK, terungkap bahwa ketahanan pangan di Indonesia sangat terancam. Hal ini, kata Abraham, sesuai dengan catatan Bank Dunia yang mengatakan luas lahan pertanian di Indonesia hanya tersisa 536.000 kilometer persegi, atau hanya 29 persen dari lahan yang ada.

Abraham juga menguraikan penyebab berkurangnya lahan pertanian tersebut. Pemicu terbesarnya adalah kejengahan petani karena tak sejahtera dan produksinya selalu ditelikung oleh produk impor, sehingga akhirnya menjual lahan untuk beralih ke usaha yang lain.

"Sebagai negara berdaulat, kita harus berani mengatakan stop impor, dan hentikan liberalisasi di sektor pangan. Sejahterakan petani, beri subsidi, dan proteksi. Kalau tidak, maka ketahanan pangan kita akan hancur, dan cita-cita pemerintah untuk swasembada pangan di 2014 akan sangat sulit," pungkasnya.

Sebelumnya, Abraham mengungkapkan banyaknya mafia yang bermain di sektor pangan. Mafia yang dimaksud Abraham adalah para pengusaha dan oknum aparatur negara yang mengeruk keuntungan pribadi di sektor tersebut. Hal ini terlihat jelas dari potret kemiskinan para petani dan masifnya impor pangan.

Ia menuding impor berbagai bahan pangan merupakan akal-akalan pengusaha dan oknum aparatur negara. Impor pangan terus berlangsung, bahkan semakin masif karena ada permainan yang menciptakan seolah-olah Indonesia kekurangan bahan pangan.

Contoh yang diambil adalah impor daging, garam, gula refinasi, kedelai, dan beras. Padahal dalam catatan KPK, produksi daging di Indonesia sangat besar dan cukup. Sentra produksi daging itu tersebar di hampir semua wilayah, seperti Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Timur, serta Sulawesi Selatan, namun hal itu tak terkoreksi dan dibuat asumsi seakan-akan kuotanya kurang dan Indonesia memerlukan impor.