Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi I DPR: Tak Ada Pelecehan, Hanya Guyonan

Kompas.com - 11/12/2013, 19:31 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Tubagus Hasanuddin merasa menjadi satu dari empat anggota dewan yang dilaporkan ke Badan Kehormatan DPR atas dugaan pelecehan verbal terhadap kaum perempuan dalam uji kepatutan dan kelayakan calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Namun, Hasanuddin menegaskan, hal itu adalah gurauan, bukan pelecehan.

Hasanuddin menceritakan pada bulan Juli 2013, Komisi I DPR melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon anggota KPI. Ada 21 calon yang diuji komisi ini. Salah satunya adalah Agatha Lily, yang kini terpilih menjadi komisioner KPI.

"Pada saat saya memimpin, ada guyonan memang kepada ibu Lily. Saya merasa guyonan itu biasa karena Komisi I akrab sama Agatha Lily. Pasalnya, sebelum nyalon jadi anggota KPI, dia adalah tenaga ahli KPI selama tiga tahun," ujar Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/12/2013).

Sebagai pimpinan, Hasanuddin mengaku tak hanya mengatur lalu lintas interupsi dan pertanyaan dari anggota Dewan. Tapi dia juga kerap mengeluarkan candaan untuk mencairkan suasana. Ketika itu, Hasanuddin mengaku bercanda soal nomor telepon.

"Saya dulu bercanda, nomor handphone diganti apa nggak kalau dipilih? Guyon, ketawa-ketawa. Ibu Lily memang masih lajang," ucapnya.

"Wah ini nanti kalau lulus makan-makan di mana? Ini dari anggota, ya guyonan," cerita politisi PDI Perjuangan.

Atas aduan Komnas Perempuan ke BK itu, Hasanuddin mengaku sudah menghubungi Lily. Berdasarkan pengakuan Lily, sebut Hasanuddin, tidak ada pelecehan yang terjadi. "Saya jadi bingung siapa sebenarnya yang melaporkan ini?" kata Hasanuddin.

Redaksi Kompas.com sudah menghubungi Agatha Lily berkali-kali dan mengirimkan pesan singkat. Namun, Lily masih belum memberikan respon. Salah satu staf KPI menyebutkan Lily kini tengah sibuk menyiapkan KPI Awards yang akan digelar besok, Kamis (12/12/2013).

Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah menuturkan, laporan ke BK dilakukan atas pengaduan masyarakat yang diterima pihaknya. Ada masyarakat, sebut Yuniyanti, yang mencermati uji kepatutan dan kelayakan KPI.

"Fit and proper test ini dianggap dianggap merendahkan perempuan dan bisa berujung pada peminggiran perempuan pada akses politik dan posisi-posisi strategis," ucap Yuniyanti.

Lebih lanjut, Yuniyanti meminta kepada BK DPR untuk membuat pakta integritas berbasis HAM dan gender untuk calon anggota Dewan. "Ini untuk memastikan anggota DPR punya perspektif HAM dan gender, bukan pelaku kekerasan/terindikasi terlibat dalam pelanggaran HAM dan gender," ucap Yuniyanti.

Belakangan, ketika dikonfirmasi, Agatha mengaku tidak pernah menerima pelecehan secara verbal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Nasional
Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Nasional
Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com