Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pemilu, KPK Ingatkan Eksekutif Jaga Jarak dengan Parlemen

Kompas.com - 11/12/2013, 09:27 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandupraja berharap eksekutif lebih waspada dan sebisa mungkin menjaga jarak dengan parlemen menjelang tahun politik 2014. Menurut Adnan, kebijakan eksekutif rawan diintervensi parlemen dengan disusupi kepentingan yang tidak bertanggung jawab dan justru merugikan rakyat. Apalagi, kata Adnan, tahun depan adalah tahun politik di saat sejumlah pihak membutuhkan anggaran besar untuk kampanye.

“Di saat-saat seperti itu sebenarnya kami berharap eksekutif lebih waspada, kalau perlu bisa menjaga jarak. Kalau tadi kita mendengar bagaimana Ibu Wali Kota Surabaya berani berhadapan dan berani menyatakan tidak pada anggota Dewan, kenapa itu juga tidak dilakukan di level nasional? Toh parlemen kan tidak bisa memberhentikan menteri kan. Kenapa tidak mengambil jarak, say no lah kira-kira kalau mau diintervensi,” kata Adnan di Jakarta, Selasa (10/12/2013).

Selama ini, menurut Adnan, eksekutif rawan diintervensi parlemen. Dia mencontohkan, pengalokasian dana optimalisasi kepada kementerian-kementerian.

“Kalau melihat terakhir mengenai dana optimalisasi, itu kan banyak sekali. Dari kementerian sebenarnya mereka sendiri enggak butuh-butuh amat, tapi karena desakan Dewan sehinga anggaran itu muncul, ini kan terlihat sekali ke mana arahnya,” tutur Adnan.

Dia melanjutkan, keberadaan eksekutif yang mandiri dan bebas dari intervensi atau berani menolak intervensi dapat menjadikan rakyat lbih makmur. “Ketika anggaran disedot oleh kepentingan yang tidak bertanggung jawab maka yang dirugikan rakyat,” tambahnya.

Namun, diakui Adnan, yang terjadi saat ini malah eksekutif bekerja sama dengan parlemen dalam mengeruk keuangan negara. Persoalan itu, menurutnya, cenderung terjadi ketika seorang menteri mencalonkan diri sebagai anggota Dewan.

“Jadi di situlah munculnya konflik-konflik kepentingan, yang herannya kok bisa terjadi ya?” ucapnya.

Adnan juga menawarkan konsep e-politik sebagai solusi menyikapi kenakalan anggota Dewan. Menurutnya, dengan konsep e-politik ini, setiap janji anggota DPR yang disampaikan saat kampanye akan terekam jelas melalui pencatatan elektronik. Dengan demikian, masyarakat dapat mempermasalahkan jika ada janji yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

“Kita tahu yang berkuasa di negeri ini kan anggota Dewan kan, jadi sulit ya. Jadi kan Anda dengar sendiri pernyataan yang dilontarkan, bagaimana sih menyikapi kenakalan anggota-anggota Dewan, itu memang never ending story (cerita yang tak ada akhirnya). Solusinya satu, kalau ada e-politik, bagus tuh. Jadi si Anu ngomongnya apa, semua terekam,” kata Adnan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com